Pejabat Pemkot Kendari Dihukum 4 Tahun Penjara
Fatmawati Faqih. Foto: MI/Rommy.
Jakarta: Eks Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari Fatmawaty Faqih divonis empat tahun dan delapan bulan penjara. Ia juga diwajibkan membayar denda Rp250 juta subsider tiga bulan kurungan.

"Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ujar Ketua Majelis Hakim Haryono saat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Oktober 2018.

Dalam menjatuhkan vonis terhadap Fatmawaty, hakim mempertimbangkan sejumlah hal. Pertimbangan yang memberatkan antara lain, perbuatan Fatmawaty tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi.


Selain itu, Fatmawaty juga tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya. Sementara itu, pertimbangan yang meringankan, Fatmawaty bersikap sopan selama proses persidangan dan masih memiliki tanggungan keluarga.

Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya jaksa menuntut agar Fatmawaty dihukum tujuh tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.

Fatmawaty dinilai terbukti menjadi perantara suap kepada Wali Kota Kendari nonaktif Adriatma Dwi Putra dan calon gubernur Sulawesi Tenggara Asrun. Fatmawaty diduga menerima uang Rp2,8 miliar dari Direktur PT Sarana Bangun Nusantara Hasmun Hamzah. Uang itu diberikan agar Adriatma selaku wali kota setuju Hasmun mendapatkan jatah proyek pembangunan jalan Bungkutoko-Kendari New Port tahun 2018-2020 dengan sistem penganggaran multi years.

Kemudian, Fatmawaty juga menjadi perantara suap Rp4 miliar dari Hasmun Hamzah. Uang tersebut ditujukan juga untuk ayah dan anak yang menjadi tersangka suap ini.

Fatmawaty terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.



(JMS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id