Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agama (Kemenag) meluncurkan buku berjudul Gratifikasi dalam Perspektif Agama. Istimewa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agama (Kemenag) meluncurkan buku berjudul Gratifikasi dalam Perspektif Agama. Istimewa

KPK-Kemenag Rilis Buku Gratifikasi dalam Perspektif Agama

Nasional kpk gratifikasi menag Kasus Suap
Fachri Audhia Hafiez • 08 Juli 2020 19:16
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agama (Kemenag) meluncurkan buku berjudul Gratifikasi dalam Perspektif Agama. Buku tersebut menjabarkan gratifikasi di mata hukum agama.
 
"Kami berharap buku ini memberi kepastian, bahwa yang disebut infak, sedekah, hadiah, itu berbeda dengan gratifikasi," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Jakarta, Rabu, 8 Juli 2020.
 
Tak hanya secara hukum, gratifikasi tidak diperbolehkan dalam agama apapun. Hadiah atau saling memberi sejatinya dibolehkan selama tidak berkaitan dengan jabatan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia menambahkan, gratifikasi juga berbeda dengan suap dan pemerasan. Gratifikasi diinisiasi dari pemberi.
 
Sementara itu, suap disepakati antara pemberi dan penerima yang saling bertemu. Pemerasan dimulai dari penerima.
 
Peluncuran buku yang digelar daring itu dihadiri Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi. Ia menyampaikan harapannya agar masyarakat dapat memahami substansi gratifikasi dengan benar.
 
Pemuka agama selaku rujukan umat juga diharapkan memainkan peran yang sangat vital dalam menyebarkan pengetahuan gratifikasi. Sehingga, upaya pemberantasan korupsi berjalan konsisten.
 
"Mari kita jadikan momentum yang baik ini untuk memperkuat program kerja Kementerian Agama yang lebih berintegritas, menjunjung nilai-nilai ajaran agama, moral, dan etika, khususnya program pemberantasan korupsi," ujar Zainut.
 
Langkah tersebut mesti didukung oleh berbagai pihak termasuk para aparatur sipil negara (ASN). Berusaha menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat dengan tidak melakukan yang bertentangan dengan tugas dan kewajiban.
 
Zainut sepakat komitmen pengendalian gratifikasi merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan. Karena itu, tambahnya, Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama.
 
"Diatur dalam PMA tersebut bahwa pegawai wajib menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas," ucap Zainut.
 

(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif