medcom.id, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyimpulkan hasil penyelidikannya soal kasus pembelian Lahan Sumber Waras. Dalam penyelidikannya, lembaga antirasuah ini menyimpulkan tidak ada unsur melawan hukum dalam pembelian lahan seluas 3,6 hektare itu.
Namun demikian, Ketua Komisi III Bambang Soesatyo mengatakan, hasil penyelidikan dari KPK soal pembelian lahan Sumber Waras oleh Pemprov DKI belum final. "Kami tidak terkejut dengan ini. Kasus Sumber Waras masih belum final," kata Bambang usai rapat dengan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/6/2016).
Politikus Golkar ini menilai, ada dua hal yang perlu ditelaah kebenarannya dari perkara ini. KPK yang benar atau BPK yang benar.
"Kalau ternyata KPK dapat membuktikan tidak adanya kerugian negara atau pelanggaran hukum, BPK telah melakukan tindakan tidak terpuji. Artinya BPK melakukan kecerobohan dalam melakukan penghitungan dan proses audit investigasi," ujarnya.
Dia melanjutkan, "Kalau KPK menemukan bukti tidak ada pelanggaran kerugian negara yang brengsek adalah BPK-nya. Tapi kita belum bisa menyatakan BPK brengsek, karena masih belum ada kesimpulan akhir."
Apalagi, tambah Bambang, sepanjang pengalaman sejarah KPK, temuan BPK pasti ada konsekuensi hukumnya. Sehingga, temuan BPK pasti menguatkan temuan awal dari KPK.
"Tidak pernah temuan BPK justru mementahkan dugaan awal KPK," terang Bambang.
Untuk itu, pihaknya juga akan memanggil pimpinan KPK Taufiqurrahman Ruki yang meminta BPK melakukan audit investigasi terhadap pembelian lahan Sumber Waras oleh Pemprov DKI. "Agenda minggu depan kita mengundang Pak Ruki untuk menjelaskan awal mula kenapa kemudian KPK berinisiasi meminta BPK melakukan audit investigasi terhadap RS Sumber Waras."
"Saya duga Pak Ruki itu menemukan adanya dugaan kuat awalnya, sehingga meminta audit investigasi BPK untuk menguatkan. Kalau sekarang hasilnya justru menganulir atau melemahkan, ini yang tidak beres," pungkas Bambang.
medcom.id, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyimpulkan hasil penyelidikannya soal kasus pembelian Lahan Sumber Waras. Dalam penyelidikannya, lembaga antirasuah ini menyimpulkan tidak ada unsur melawan hukum dalam pembelian lahan seluas 3,6 hektare itu.
Namun demikian, Ketua Komisi III Bambang Soesatyo mengatakan, hasil penyelidikan dari KPK soal pembelian lahan Sumber Waras oleh Pemprov DKI belum final. "Kami tidak terkejut dengan ini. Kasus Sumber Waras masih belum final," kata Bambang usai rapat dengan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/6/2016).
Politikus Golkar ini menilai, ada dua hal yang perlu ditelaah kebenarannya dari perkara ini. KPK yang benar atau BPK yang benar.
"Kalau ternyata KPK dapat membuktikan tidak adanya kerugian negara atau pelanggaran hukum, BPK telah melakukan tindakan tidak terpuji. Artinya BPK melakukan kecerobohan dalam melakukan penghitungan dan proses audit investigasi," ujarnya.
Dia melanjutkan, "Kalau KPK menemukan bukti tidak ada pelanggaran kerugian negara yang brengsek adalah BPK-nya. Tapi kita belum bisa menyatakan BPK brengsek, karena masih belum ada kesimpulan akhir."
Apalagi, tambah Bambang, sepanjang pengalaman sejarah KPK, temuan BPK pasti ada konsekuensi hukumnya. Sehingga, temuan BPK pasti menguatkan temuan awal dari KPK.
"Tidak pernah temuan BPK justru mementahkan dugaan awal KPK," terang Bambang.
Untuk itu, pihaknya juga akan memanggil pimpinan KPK Taufiqurrahman Ruki yang meminta BPK melakukan audit investigasi terhadap pembelian lahan Sumber Waras oleh Pemprov DKI. "Agenda minggu depan kita mengundang Pak Ruki untuk menjelaskan awal mula kenapa kemudian KPK berinisiasi meminta BPK melakukan audit investigasi terhadap RS Sumber Waras."
"Saya duga Pak Ruki itu menemukan adanya dugaan kuat awalnya, sehingga meminta audit investigasi BPK untuk menguatkan. Kalau sekarang hasilnya justru menganulir atau melemahkan, ini yang tidak beres," pungkas Bambang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
