Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah telah tidak jujur dalam proses pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK). Lembaga Antikorupsi menegaskan tes dalam alih status pegawai sudah transparan.
"Sepanjang menjadi wewenang dan dilaksanakan oleh KPK, KPK akan transparan. Mulai apa? Mulai dari pembuatan peraturan komisi, pelaksanaan, sampai kami bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melaksanakan TWK," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Kantor Komnas HAM, Jakarta Selatan, Kamis, 17 Juni 2021.
Ghufron mengatakan pihaknya hanya bisa menjelaskan tentang dasar hukum dan pelaksanaan TWK. Menurutnya, untuk pembukaan hasil penilaian dan metode soal sudah bukan ranah KPK.
"KPK itu bekerja sama dengan BKN. Wilayah BKN untuk kemudian yang memiliki otoritas untuk membuka atau tidak, bukan KPK," ujar Ghufron.
Baca: Komnas HAM Kekeh Ingin Periksa Firli Bahuri
BKN kekeh hasil TWK tidak bisa sembarangan dibuka. Hal itu karena BKN menilai hasil TWK merupakan rahasia negara.
Ghufron enggan mengomentari itu. Menurutnya, hal itu bukan kebijakan KPK.
"KPK tidak memiliki kompetensi untuk menilai hasil TWK yang bersifat personal itu merupakan dokumen yang bisa dibuka atau tidak. Sekali lagi KPK tidak berkompetensi untuk menyatakan iya atau tidak. Itu adalah tanahnya BKN," tutur Ghufron.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) membantah telah tidak jujur dalam proses pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK). Lembaga Antikorupsi menegaskan tes dalam alih status pegawai sudah transparan.
"Sepanjang menjadi wewenang dan dilaksanakan oleh KPK, KPK akan transparan. Mulai apa? Mulai dari pembuatan peraturan komisi, pelaksanaan, sampai kami bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (
BKN) untuk melaksanakan TWK," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Kantor Komnas HAM, Jakarta Selatan, Kamis, 17 Juni 2021.
Ghufron mengatakan pihaknya hanya bisa menjelaskan tentang dasar hukum dan pelaksanaan TWK. Menurutnya, untuk pembukaan hasil penilaian dan metode soal sudah bukan ranah KPK.
"KPK itu bekerja sama dengan BKN. Wilayah BKN untuk kemudian yang memiliki otoritas untuk membuka atau tidak, bukan KPK," ujar Ghufron.
Baca:
Komnas HAM Kekeh Ingin Periksa Firli Bahuri
BKN kekeh hasil TWK tidak bisa sembarangan dibuka. Hal itu karena BKN menilai hasil TWK merupakan rahasia negara.
Ghufron enggan mengomentari itu. Menurutnya, hal itu bukan kebijakan KPK.
"KPK tidak memiliki kompetensi untuk menilai hasil TWK yang bersifat personal itu merupakan dokumen yang bisa dibuka atau tidak. Sekali lagi KPK tidak berkompetensi untuk menyatakan iya atau tidak. Itu adalah tanahnya BKN," tutur Ghufron.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
