KPK Bakal Diskusikan Penyaluran Pegawai ke Perusahaan BUMN

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyalurkan pegawai yang gagal tes wawasan kebangsaan (TWK) ke perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Lembaga Antikorupsi akan berdiskusi dengan perusahaan yang dituju terkait penyaluran itu. "Kami akan diskusikan ke lembaga tersebut," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 15 September 2021. Baca: 3 Pegawai KPK Diberi Kesempatan TWK Susulan Ghufron mengatakan proses seleksi tergantung perusahaan yang dituju. Lembaga Antikorupsi hanya memilah perusahaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pegawai. Ghufron menyebut langkah ini diambil sebagai tanggung jawab KPK kepada pegawai yang tidak bisa menjadi aparatur sipil negara (ASN).  "Namanya ada permohonan, kami sebagai pimpinan bertanggung jawab, memikirkan karena bagaimanapun pegawai KPK sudah berdedikasi," ujar Ghufron. Sebanyak 57 pegawai KPK yang gagal dalam TWK akan dipecat dengan hormat dalam waktu dekat. Mereka hanya bekerja sampai akhir bulan ini. "Memberhentikan dengan hormat kepada 51 orang pegawai kpk yang dinyatakan tidak memenuhi syarat per tanggal 30 September 2021," kata Wakil Ketua KPK Alexandre Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 15 September 2021. Alex mengatakan ada tambahan enam orang pegawai yang ikut dipecat. Mereka semua ikut didepak dari KPK karena tidak mau ikut pelatihan bela negara. Mereka semua tidak akan bekerja lagi pada 1 Oktober. Pada 1 Oktober nanti, seluruh pegawai KPK sudah berstatus ASN.