Jakarta: Wakil Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, menyayangkan rencana unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Karding melihat dua kemungkinan terkait para demonstran.
"Bisa jadi mereka masih pendukung yang memang sejak awal ikut numpang. Agar punya panggung dan momentum politik," ujar Karding di Jakarta, Rabu, 26 Juni 2019.
Pendukung jenis itu, kata dia, masuk tipe fanatik. Karding menyebut mereka tak puas karena kekalahan Prabowo Subianto pada Pilpres 2019.
Ia melihat tipikal pendukung ini paling bandel dan tak mau diatur. Badan Pemenangan Nasional (BPN) sebagai tim sukses sudah mengimbau mereka tak melakukan aksi, bahkan Prabowo juga buka suara terkait ini.
Kemungkinan kedua, kata dia, pengunjuk rasa bukan pendukung 02. Berkaca pada kerusuhan 22 Mei 2019, ada massa yang memang menumpang dan memprovokasi aksi.
"Bisa jadi juga bukan mendukung atau memang kelompok-kelompok yang tujuannya untuk menciptakan rasa tidak aman di tengah-tengah masyarakat," kata Karding.
(Baca juga: Polisi Tak Mengizinkan Tahlil Akbar di MK)
Karding atas nama TKN, mengimbau para pedemo tak melanjutkan aksi. Masyarakat diminta tak ikut berunjuk rasa.
"Karena itu menciptakan satu situasi yang tidak baik atas trauma 21-22 Mei yang lalu," ujar Karding.
Juru bicara TKN Arya Sinulingga mengamini pernyataan Karding. Ia menyebut larangan demonstrasi sesuai kehendak calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.
"Bisa jadi dia (peserta aksi) bukan pendukung Prabowo," ujar Arya kepada Medcom.id, Rabu, 26 Juni 2019.
Menurut dia, pesan Prabowo pada pendukungnya jelas tak menginginkan massa berdemo di depan MK. Bahkan BPN sebagai tim sukses juga mengutarakan seruan serupa.
Bagi Arya, aneh jika unjuk rasa tetap dilakukan. Sementara junjungan demonstran berharap hal itu dihentikan.
"Kan Pak Prabowo mereka akui sebagai pemimpin, kita berharap juga mereka akui apa yang dikatakan Prabowo," ujar Arya.
Jakarta: Wakil Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, menyayangkan rencana unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Karding melihat dua kemungkinan terkait para demonstran.
"Bisa jadi mereka masih pendukung yang memang sejak awal ikut numpang. Agar punya panggung dan momentum politik," ujar Karding di Jakarta, Rabu, 26 Juni 2019.
Pendukung jenis itu, kata dia, masuk tipe fanatik. Karding menyebut mereka tak puas karena kekalahan Prabowo Subianto pada Pilpres 2019.
Ia melihat tipikal pendukung ini paling bandel dan tak mau diatur. Badan Pemenangan Nasional (BPN) sebagai tim sukses sudah mengimbau mereka tak melakukan aksi, bahkan Prabowo juga buka suara terkait ini.
Kemungkinan kedua, kata dia, pengunjuk rasa bukan pendukung 02. Berkaca pada kerusuhan 22 Mei 2019, ada massa yang memang menumpang dan memprovokasi aksi.
"Bisa jadi juga bukan mendukung atau memang kelompok-kelompok yang tujuannya untuk menciptakan rasa tidak aman di tengah-tengah masyarakat," kata Karding.
(Baca juga:
Polisi Tak Mengizinkan Tahlil Akbar di MK)
Karding atas nama TKN, mengimbau para pedemo tak melanjutkan aksi. Masyarakat diminta tak ikut berunjuk rasa.
"Karena itu menciptakan satu situasi yang tidak baik atas trauma 21-22 Mei yang lalu," ujar Karding.
Juru bicara TKN Arya Sinulingga mengamini pernyataan Karding. Ia menyebut larangan demonstrasi sesuai kehendak calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.
"Bisa jadi dia (peserta aksi) bukan pendukung Prabowo," ujar Arya kepada
Medcom.id, Rabu, 26 Juni 2019.
Menurut dia, pesan Prabowo pada pendukungnya jelas tak menginginkan massa berdemo di depan MK. Bahkan BPN sebagai tim sukses juga mengutarakan seruan serupa.
Bagi Arya, aneh jika unjuk rasa tetap dilakukan. Sementara junjungan demonstran berharap hal itu dihentikan.
"Kan Pak Prabowo mereka akui sebagai pemimpin, kita berharap juga mereka akui apa yang dikatakan Prabowo," ujar Arya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(REN)
