Terdakwa kasus jual beli jabatan Romahurmuziy. ANT/M Adimaja.
Terdakwa kasus jual beli jabatan Romahurmuziy. ANT/M Adimaja.

Hakim Tolak Eksepsi Romahurmuziy

Nasional OTT Romahurmuziy
Fachri Audhia Hafiez • 09 Oktober 2019 15:15
Jakarta: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak eksepsi atau nota keberatan terdakwa kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) M Romahurmuziy (Romi). Beberapa poin eksepsi dinilai perlu dikesampingkan.
 
"Menyatakan keberatan terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa M Romahurmuziy tidak dapat diterima," kata Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri dalam sidang putusan sela di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Oktober 2019.
 
Dalam putusan disebutkan, surat dakwaan dari JPU KPK telah memenuhi syarat formil dan materil. Pengadilan Tipikor Jakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Majelis hakim menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak keliru menulis identitas Romi. Sebelumnya, Romi ngotot terjadi kekeliruan penulisan identitas seabgai mantan ketua umum PPP dalam dakwaan. Jabatan itu dinilai bukan penyelenggara negara.
 
"Penuntut umum telah mencantumkan identitas terdakwa adalah selaku anggota DPR RI 2014-2019. Sedangkan pencantuman identitas terdakwa selaku mantan ketua umum PPP menurut pendapat majelis tidak ada kesalahan atau kekeliruan tentang identitas Terdakwa," ujar Hakim Fahzal.
 
Kemudian tudingan Romi KPK telah melakukan agenda terselubung menghancurkan PPP harus dikesampingkan. Dalam eksepsinya, Romi menyebut PPP dikerdilkan KPK, sehingga membuat perolehan suara pada pemilu 2019 anjlok.
 
Romi menilai insiden yang dialaminya sama dengan operasi tangkap tangan (OTT) mantan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali menjelang Pemilu 2014.
 
"Pengurangan hasil suara adanya agenda terselubung untuk menghancurkan PPP, karena sudah dua orang ketua umum berturut turut di operasi tangkap tangan (OTT) harus dikesampingkan," ujar Hakim.
 
Selain itu poin mengenai penerimaan sejumlah uang dan keterlibatan para pejabat Kemenag sudah masuk pokok perkara. Nantinya hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian persidangan.
 
Romi harus rela kembali duduk di kursi persidangan melanjutkan pemeriksaan perkaranya. Agenda sidang berikutnya pembuktian keterangan saksi-saksi yang dihadirkan JPU KPK.
 
Romi didakwa menerima suap Rp325 juta dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Rp91,4 juta dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi. Perbuatan itu bertentangan dengan posisinya sebagai anggota DPR periode 2014-2019 atau selaku penyelenggara negara.
 
Suap diterima secara bertahap dari Januari-Maret 2019. Perbuatan rasuah ini diduga dilakukan bersama Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam pengangkatan jabatan Haris sebagai Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur.
 
Romi didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif