Politikus Partai Gerindra Permadi Satrio Wiwoho - Medcom.id/Siti Yona Hukmana.
Politikus Partai Gerindra Permadi Satrio Wiwoho - Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Permadi Dicecar 15 Pertanyaan dan Merasa Dijerumuskan

Nasional ujaran kebencian kasus makar
Siti Yona Hukmana • 20 Mei 2019 18:54
Jakarta: Politikus Partai Gerindra Permadi Satrio Wiwoho, 74, selesai diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya. Ia dimintai keterangan terkait pernyataannya tentang revolusi.
 
"Sudah selesai diperiksa. Saya tadi diperiksa kira-kira 20 hingga 25 menit. Tadi ada 15 pertanyaan dan dinyatakan belum selesai," kata Permadi di Markas Polda Metro Jaya, Senin, 20 Mei 2019.
 
Permadi mengatakan penyidik mengagendakan kembali pemeriksaan terhadap dirinya pekan depan. Ia mengaku akan kooperatif dan siap memberikan keterangan lagi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saya juga bersedia untuk dipanggil lagi, rencananya Senin depan (27 Mei 2019)," ujar Permadi.
 
Permadi menyampaikan, ia diklarifikasi terkait pernyataan revolusi melalui video yang sempat viral di YouTube. Menurutnya, pernyataan revolusi itu disampaikannya di Gedung DPR dalam kapasitasnya sebagai Anggota Lembaga Pengkajian MPR dan Dewan Pembina Gerindra, pada Rabu, 8 Mei 2019.
 
Kala itu, ia hadir atas undangan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang meminta untuk didampingi saat berbicara di depan forum rektor. Menurut Permadi, pembicaraan saat itu bersifat terbatas dan tertutup.
 
"Karena itu, saya tidak tahu kalau dibuat video, disebarluaskan mungkin untuk menjerumuskan saya," ungkapnya.
 
Permadi yakin ia tak bisa dipidana. Sebab, berdasarkan Pasal 224 KUHP, kata dia, seseorang yang berbicara di ruang DPR atau pimpinan parlemen itu kebal hukum.
 
"Saya anggota lembaga pengkajian MPR. Jadi, saya tidak mau menjelaskan terkait revolusi, itu semua tertutup tidak perlu saya jelaskan," imbuhnya.
 
Ia mengakui membicarakan terkait revolusi. Namun, ia menyebut video yang beredar itu tidak utuh. "Benar (saya bicara revolusi), tapi video itu dipotong, tidak lengkap saya sudah mendengarkan," ujar Permadi.
 
Permadi mengaku enggan melaporkan penyebar dan perekam video. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada polisi. "Saya biarkan saja mereka, itu bukan delik aduan. Kalau polisi anggap itu (janggal) ya silakan periksa (perekam dan penyebar video)," pungkasnya.
 
Ini merupakan panggilan kedua untuk Permadi. Pada panggilan pertama, Rabu, 15 Mei 2019, Permadi tidak hadir. Dia beralasan tengah mengikuti rapat di Gedung MPR.
 
Permadi dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh tiga orang berbeda terkait dugaan penyebaran ujaran kebencian dan makar. Tiga laporan itu dibuat berdasarkan video di YouTube dan menampilkan pernyataan Permadi yang menyinggung revolusi.
 
Laporan pertama dilayangkan Fajri Safi'i, seorang pengacara, pada Kamis, 9 Mei 2019. Laporan Fajri disusul Stefanus Asat Gusma dan Ketua Yayasan Bantuan Hukum Kemandirian Jakarta Josua Viktor pada Jumat, 10 Mei 2019.
 
Permadi dilaporkan dengan Pasal 107 KUHP dan 110 KUHP juncto Pasal 87 KUHP dan atau Pasal 4 juncto Pasal 16 Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan atau Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif