KPK Sebut Pengelolaan Penjara Rawan Praktik Rasuah

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pengelolaan lembaga pemasyarakatan (lapas) rawan praktik korupsi. Hal itu berdasarkan kajian yang dibuat oleh lembaga antirasuah tersebut. "KPK membuat kajian tingginya risiko korupsi dalam pengelolaan lapas," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa, 20 Februari 2024. Bahkan, KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan praktik suap terkait pengelolaan lapas. Salah satunya di Lapas Sukamiskin, Jawa Barat. Selain itu, Ali mencontohkan pengelolaan rumah tahanan cabang KPK. Baru-baru ini mereka menemukan dugaan pungutan liar atau gratifikasi.   "KPK secara tegas menindaklanjutinya dalam proses hukum," papar dia. Ali menyebut kasus tersebut telah masuk ke tahap penyidikan oleh Kedeputian Penindakan KPK. Hal itu berdasarkan kesepakatan dalam gelar perkara. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) diminta memperbaiki tata kelola penjara. Sehingga, praktik rasuah di penjara bisa ditekan. "Pengelolaan rutan harus menjadi alert bagi Ditjen Pas untuk melakukan perbaikan tata kelola agar celah-celah terjadinya korupsi bisa ditutup," ujar dia.