Plt juru bicara bidang pencegahan KPK Ipi Maryati/Media Indonesia
Plt juru bicara bidang pencegahan KPK Ipi Maryati/Media Indonesia

Pemkab Sumedang Kantongi Saran KPK Kelola Lahan Bekas HGU

Candra Yuri Nuralam • 18 Mei 2022 07:22
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kunjungan jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang pada Selasa, 17 Mei 2022. KPK dan Pemkab Sumedang membahas tentang pengembangan kawasan peruntukan industri (KPI) di Buahdua, Sumedang.
 
"Pengembangan wilayah industri tersebut rencananya di atas tanah eks HGU (hak guna usaha) yang telah selesai dan belum diperpanjang," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang pencegahan KPK Ipi Maryati melalui keterangan tertulis, Rabu, 18 Mei 2022.
 
Ipi mengatakan tanah yang akan digarap Pemkab Sumedang itu seluar 912 hektare. Kondisi lahan itu tidak terawat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Pejabat Kembali Diingatkan Menolak Gratifikasi
 
"Pemkab Sumedang rencananya akan memohon alas hak guna bangunan (HGB) kepada Menteri ATR/BPN dan kolaborasi dengan pihak swasta yang memiliki hak prioritas sebagai pemilik konsesi sebelumnya," ujar Ipi.
 
KPK meminta pemerintah setempat bisa mengelola tanah itu dengan maksimal. Proses pengurusan izin diharapkan menutup celah pelanggaran hukum.
 
"KPK juga mengingatkan agar proses untuk mewujudkan KPI Buahdua baik terkait kerja sama, permohonan perizinan, dan lainnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku," tutur Ipi.
 
Pengelolaan dan pengurusan yang baik diyakini bakal memberikan manfaat besar bagi masyarakat. KPK siap memberikan bantuan jika dibutuhkan.
 
"Manajemen aset daerah merupakan satu dari delapan fokus area pendampingan perbaikan tata kelola pemerintah daerah yang KPK lakukan di 542 pemda baik provinsi, kabupaten maupun kota," ucap Ipi.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif