Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Hakim Tipikor Diprediksi Menjatuhkan Vonis Blanko ke Heru Hidayat

Candra Yuri Nuralam • 11 Januari 2022 20:56
Jakarta: Guru Besar Hukum Pidana Universitas Airlangga (Unair) Nur Basuki Minarno memprediksikan vonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kepada terdakwa Heru Hidayat. Dia menakar majelis bakal memberi vonis blanko atau nol ke terdakwa kasus korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) itu.
 
“Dalam kasus Jiwasraya, Heru Hidyat sudah dipidana penjara seumur hidup, maka di dalam perkara ASABRI, jika majelis hakim menyatakan Heru Hidayat itu terbukti bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana dalam dakwaan, maka di amar putusannya dinyatakan pidananya, namun pidana blanko. Artinya pidana penjaranya nol,” ujar Nur saat dikonfirmasi, Selasa, 11 Januari 2022.
 
Menurut dia, penjara seumur hidup merupakan hukuman maksimal di Indonesia. Sehingga, jika sudah dipenjara seumur hidup, tidak bisa djatuhi hukuman kurungan. Nur mengatakan Indonesia tidak menggunakan pemidanaan penjara kumulatif seperti di Amerika Serikat, terpidana bisa dihukum hingga 500 tahun penjara.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Di Indonesia, paling pidana penjara terberat adalah pidana penjara tertinggi ditambah sepertiga-nya. Tetapi kalau sudah pidana penjara seumur hidup, maka pidana terberat tidak berlaku lagi karena itu yang sudah yang paling berat, selama hidupnya berada di penjara,” terang Nur.
 
Baca: Dituntut Hukuman Mati, Nasib Heru Hidayat di Tangan Hakim
 
Di sisi lain, Nur menilai majelis hakim bakal konsisten menghukum Heru sesuai surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dan fakta persidangan. Tuntutan hukuman mati jaksa dinilai tak bisa dilakukan karena tidak terdapat dalam surat dakwaan.
 
“Secara aturan, hakim memutuskan perkara berpegang pada surat dakwaan karena itulah yang diperiksa dan dibuktikan dalam persidang-persidangan sebelum putusan. Nah, dalam kasus ASABRI ini, JPU tidak menjerat atau mencantumkan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yang memuat hukuman mati dalam surat dakwaan Heru Hidayat,” kata dia.
 
Menurut Nur, pengulangan tindak pidana sebagai dasar JPU menuntut hukuman mati kepada Heru disebut tak tepat. Sebab, tindakan pidana Heru di kasus Jiwasraya dan ASABRI bukan termasuk pengulangan dan masuk kategori konkursus realis atau meerdaadse samenloop.
 
Istilah tersebut merujuk pada seseorang yang melakukan sejumlah tindak pidana pada waktu bersamaan. Tindak pidana tersebut juga berdiri sendiri.
 
“Kalau pengulangan tidak pidana atau residive berarti dia diputus pidana, setelah diputus pidana, dia melakukan perbuatan pidana lagi. Kasusnya Heru Hidayat kan tidak, perbuatan pidananya sudah dilakukan semua atau tempus hampir bersamaan, hanya diproses tidak dalam waktu yang bersamaan,” kata Nur.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif