Dukungan terhadap Kepala Daerah yang Ditangkap KPK Dinilai Pragmatis

Jakarta: Dukungan masyarakat terhadap kepala daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai pragmatis. Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah, mengatakan, dukungan tersebut ditunjang dengan kemampuan finansial yang kuat. "Kalau kita baca secara detail, tidak ada dukungan yang sifatnya ideologis. Hampir semua dukungan untuk pejabat daerah itu sifatnya pragmatis," kata Herdiansyah kepada Media Indonesia, Sabtu, 14 Januari 2023. Hal ini merespons Ketua KPK Firli Bahuri yang menyebut bahwa pihaknya mendapati potensi konflik berskala luar biasa untuk menangkap Gubernur Papua Lukas Enembe. Herdiansyah mengatakan dukungan buta masyarakat terhadap kepala daerah yang diproses hukum KPK tidak bersifat organik. "Pasti by design, bukan sesuatu yang organik. Dan saya rasa KPK tahu soal itu. Aneh kalau baru dikeluhkan sekarang!" ungkap dia.   Terpisah, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Zaenur Rohman menilai potensi konflik yang muncul dari penangkapan Lukas disebabkan karena Papua sendiri memiliki tingkat kerawanan keamanan yang cukup tinggi. Ia berpendapat dukungan masyarakat terhadap Lukas tidak semata-mata digerakkan pihak-pihak tertentu. Kemungkinan lain, lanjutnya, Lukas memang memiliki pendukung loyalis yang tergerak untuk melakukan perlawanan terhadap upaya paksa KPK. Selain itu, ia juga menyebut sangat mungkin ada pihak lain dyang mengambil kesempatan penangkapan Lukas untuk menggoyang situasi di Papua. "Konteks perkara LE (Lukas) ini sangat mungkin juga masyarakat belum benar-benar memahami apa yang dilakukan KPK itu sebagai suatu upaya penegakan hukum," ungkap Zaenur.