Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming/Medcom.id/Candra
Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming/Medcom.id/Candra

Mardani Maming Diduga Memonopoli Pelabuhan

Candra Yuri Nuralam • 28 Juli 2022 23:39
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming ikut memonopoli pelabuhan. Mardani menggunakan PT Angsana Terminal Utama (ATU) untuk memonopoli pelabuhan.
 
"Diduga usaha pengelolaan pelabuhan dimonopoli PT ATU yang adalah perusahaan milik MM (Mardani Maming)," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis 28 Juli 2022.
 
Alex tidak memerinci lokasi pelabuhan yang diduga dimonopoli Mardani. KPK meyakini PT ATU merupakan hasil pemufakatan jahat Mardani dengan pengendali PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) Henry Soetio.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"MM juga meminta Henry Soetio agar mengajukan perusahaan izin pelabuhan untuk menunjang aktivitas operasional pertambangan," ujar Alex.
 
PT ATU merupakan perusahaan fiktif yang digunakan Mardani. Tujuannya untuk mempermudah usaha pertambangan hingga membangun pelabuhan di Kabupaten Tanah Bumbu.
 
Direksi dan pemegang saham dari perusahaan itu merupakan keluarga Mardani. Mardani juga memegang penuh kendali dari perusahaan tersebut.
 

Baca: Mardani Maming Tersangka Tunggal, Penyuapnya Meninggal


Mardani merupakan tersangka tunggal dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu. Pengendali PT PCN Henry Soetio terbebas dari jeratan hukum sebagai pemberi suap karena sudah meninggal.
 
Mardani juga diyakini sudah berkali-kali menerima duit dari Hendry dalam kurun waktu 2014 sampai 2020. Beberapa duit yang diterima diambil oleh orang kepercayaannya atau masuk dari perusahaan Mardani. Totalnya mencapai Rp104,3 miliar.
 
Dalam kasus ini, Mardani disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif