Jakarta: Pejabat publik terutama kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai membuat khawatir seluruh elemen masyarakat Indonesia. Selain mencederai kepercayaan masyarakat, semua tersangka kasus korupsi tersebut berpendidikan tinggi.
Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mengatakan pendidikan yang dimiliki oleh pejabat publik tak lantas bisa menjamin terbebas dari tindakan praktik korupsi. Dia mengatakan, namun, pendidikan tersebut tak dapat disalahkan. Dia bilang, yang patut disalahkan yakni para pelaku korupsi tersebut yang dinilai miskin integritas.
"Para pelaku korupsi itu oke-oke, otak pintar hanya integritas yang mereka tidak punya," kata Mahyudin melalui siaran pers, Selasa, 10 April 2018,
Menurut Mahyudin, kesadaran integritas terhadap prilaku korupsi perlu dibangun sejak usia dini. Lembaga pendidikan usia dini seperti TK dan Paud pun harus dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya terutama dalam pendidikan integritas. Penekanan pendidikan TK dan Paud yang menitikberatkan agar siswa bisa atau mahir membaca dan menulis lebih baik pendidikan ditekankan kepada pengenalan dan pemahaman integritas.
"Maka dari itulah saya sangat berharap agar soal integritas diajarkan dan ditanamkan sejak usia dini seperti di TK atau Paud," ungkap Politikus Golkar ini.
Mahyudin mengaku prihatin dengan perilaku korupsi yang makin masiv dilakukan oleh pejabat negara. Tahun ini sudah banyak kepala daerah tertangkap tangan melakukan korupsi. Mereka yakni Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan mantan Wali Kota Kendari yang juga calon Gubernur Sulawesi Tenggara Asrun.
Kemudian ada Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif dan Bupati Kebumen M Yahya Fuad, disusul Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Bupati Ngada Nusa Tenggara Timur (NTT) Marianus Sae, Bupati Subang Imas Aryumningsih, serta Bupati Lampung Tengah Mustafa.
Kemudian dua kepala daerah yang ditetapkan tersangka sebagai hasil pengembangan penyidikan oleh KPK. Keduanya ialah Gubernur Jambi Zumi Zola dan Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan.
Terbaru KPK dikabarkan menangkap tangan AB, Bupati Bandung Barat, Jawa Barat. Bersama AB juga dibekuk sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Jakarta: Pejabat publik terutama kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai membuat khawatir seluruh elemen masyarakat Indonesia. Selain mencederai kepercayaan masyarakat, semua tersangka kasus korupsi tersebut berpendidikan tinggi.
Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mengatakan pendidikan yang dimiliki oleh pejabat publik tak lantas bisa menjamin terbebas dari tindakan praktik korupsi. Dia mengatakan, namun, pendidikan tersebut tak dapat disalahkan. Dia bilang, yang patut disalahkan yakni para pelaku korupsi tersebut yang dinilai miskin integritas.
"Para pelaku korupsi itu oke-oke, otak pintar hanya integritas yang mereka tidak punya," kata Mahyudin melalui siaran pers, Selasa, 10 April 2018,
Menurut Mahyudin, kesadaran integritas terhadap prilaku korupsi perlu dibangun sejak usia dini. Lembaga pendidikan usia dini seperti TK dan Paud pun harus dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya terutama dalam pendidikan integritas. Penekanan pendidikan TK dan Paud yang menitikberatkan agar siswa bisa atau mahir membaca dan menulis lebih baik pendidikan ditekankan kepada pengenalan dan pemahaman integritas.
"Maka dari itulah saya sangat berharap agar soal integritas diajarkan dan ditanamkan sejak usia dini seperti di TK atau Paud," ungkap Politikus Golkar ini.
Mahyudin mengaku prihatin dengan perilaku korupsi yang makin masiv dilakukan oleh pejabat negara. Tahun ini sudah banyak kepala daerah tertangkap tangan melakukan korupsi. Mereka yakni Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan mantan Wali Kota Kendari yang juga calon Gubernur Sulawesi Tenggara Asrun.
Kemudian ada Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif dan Bupati Kebumen M Yahya Fuad, disusul Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Bupati Ngada Nusa Tenggara Timur (NTT) Marianus Sae, Bupati Subang Imas Aryumningsih, serta Bupati Lampung Tengah Mustafa.
Kemudian dua kepala daerah yang ditetapkan tersangka sebagai hasil pengembangan penyidikan oleh KPK. Keduanya ialah Gubernur Jambi Zumi Zola dan Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan.
Terbaru KPK dikabarkan menangkap tangan AB, Bupati Bandung Barat, Jawa Barat. Bersama AB juga dibekuk sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SCI)
