medcom.id, Jakarta: Mantan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsudin meminta Presiden Joko Widodo menjelaskan langsung soal dugaan pembelian 5.000 pucuk senjata di luar institusi TNI-Polri. Menurutnya, keterangan yang disampaikan pemerintah masih simpang siur.
"Saya dan masyatkarat Indonesia bingung karena informasinya simpang siur. Panglima TNI katakan begini, Menkopolhukam katakan begitu. Semua rakyat dibingungkan," kata Din di kantor Pergerakan Indonesia Maju (PIM), Jalan Brawijaya VIII, Jakarta Selatan, Jumat 29 September 2017.
Menurut Din, masalah isu ini sangat sensitif. Din yakin jika ada penjelasan pasti dari presiden, bola panas yang sempat bergulir bisa segera padam.
Din kembali mengatakan, dalam situasi membingungkan ini, rakyat patut menduga ada pihak yang memang menyampaikan kebenaran dan pihak yang sedang berbohong. Seolah-olah tidak ada hal yang salah dan diributkan.
"Ada yang sejati ada yang memanipulasi. Harus diclearkan dan clear itu tidak cukup dengan pendekatan politik," tegas Din.
Polemik dugaan pembelian senjata ilegal muncul ketika rekaman pernyataan Gatot dalam silaturahmi purnawirawan dan perwira aktif TNI tersebar. Gatot menyebut ada institusi tertentu membeli 5.000 pucuk senjata. Parahnya, pembelian mencatut nama Presiden. Gatot mengklaim memiliki data akurat.
Menkopolhukam Wiranto menyatakan senjata tersebut pesanan Badan Intelijen Negara (BIN). Ia menegaskan, pembelian hanya 500 pucuk senjata laras pendek. Senjata itu pun tak berstandar TNI seperti yang diperbincangkan.
Pernyataan Wiranto diperkuat PT Pindad (Persero). BUMN ini membenarkan adanya pembelian senjata. Namun, jumlahnya bukan 5.000, melainkan 500 pucuk senjata laras pendek. Ada rencana pembelian 5.000 pucuk senjata dari Polri. Tapi itu baru rencana. Belum ada kontrak pembelian.
medcom.id, Jakarta: Mantan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsudin meminta Presiden Joko Widodo menjelaskan langsung soal dugaan pembelian 5.000 pucuk senjata di luar institusi TNI-Polri. Menurutnya, keterangan yang disampaikan pemerintah masih simpang siur.
"Saya dan masyatkarat Indonesia bingung karena informasinya simpang siur. Panglima TNI katakan begini, Menkopolhukam katakan begitu. Semua rakyat dibingungkan," kata Din di kantor Pergerakan Indonesia Maju (PIM), Jalan Brawijaya VIII, Jakarta Selatan, Jumat 29 September 2017.
Menurut Din, masalah isu ini sangat sensitif. Din yakin jika ada penjelasan pasti dari presiden, bola panas yang sempat bergulir bisa segera padam.
Din kembali mengatakan, dalam situasi membingungkan ini, rakyat patut menduga ada pihak yang memang menyampaikan kebenaran dan pihak yang sedang berbohong. Seolah-olah tidak ada hal yang salah dan diributkan.
"Ada yang sejati ada yang memanipulasi. Harus diclearkan dan clear itu tidak cukup dengan pendekatan politik," tegas Din.
Polemik dugaan pembelian senjata ilegal muncul ketika rekaman pernyataan Gatot dalam silaturahmi purnawirawan dan perwira aktif TNI tersebar. Gatot menyebut ada institusi tertentu membeli 5.000 pucuk senjata. Parahnya, pembelian mencatut nama Presiden. Gatot mengklaim memiliki data akurat.
Menkopolhukam Wiranto menyatakan senjata tersebut pesanan Badan Intelijen Negara (BIN). Ia menegaskan, pembelian hanya 500 pucuk senjata laras pendek. Senjata itu pun tak berstandar TNI seperti yang diperbincangkan.
Pernyataan Wiranto diperkuat PT Pindad (Persero). BUMN ini membenarkan adanya pembelian senjata. Namun, jumlahnya bukan 5.000, melainkan 500 pucuk senjata laras pendek. Ada rencana pembelian 5.000 pucuk senjata dari Polri. Tapi itu baru rencana. Belum ada kontrak pembelian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
