medcom.id, Jakarta: Setelah operasi tangkap tangan (OTT) Kepala Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan tidak lagi menganggarkan proyek pelabuhan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kemenhub akan menyerahkan proyek ke masing-masing operator pelabuhan.
Kepala Biro Informasi Publik Kemenhub Hengki Angkasawan mengatakan, kebijakan itu mulai berlaku di tahun anggaran 2018. Saat ini Kemenhub sedang mempersiapkan payung hukum.
"Kita sedang siapkan payung hukumnya dan aturan-aturannya. Apakah swasta boleh apakah operator itu BUMN, nanti ada aturan yang akan mengatur itu," ujar Hengki kepada Metrotvnews.com, Selasa 29 Agustus 2017.
Sementara itu, peneliti dari Pusat Kajian Maritim Abdul Halim mewanti-wanti pemerintah mengkaji ulang pengelolaan proyek pelabuhan oleh operator. Pasalnya, rawan terjadi konflik kepentingan antara operator pelabuhan dan pemerintah.
Dengan kontribusi operator dalam proyek di pelabuhan, akan menyulitkan posisi pemerintah dalam pengelolaan aset. Padahal, kata Halim, sektor pelabuhan sarana hajat hidup orang banyak.
"Karena pertimbangan ada kontribusi dari swasta sebagai operator akan menyulitkan pemerintah untuk bertindak adil," jelasnya.
Sedangkan Plt Dirjen Perhubungan Laut Bay M. Hasani menjelaskan, biaya pengerukan pelabuhan komersial akan dibiayai oleh masing-masing operator pelabuhan yang merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hasani menggantikan sementara Toni Budiono yang diciduk KPK.
Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kata Hasani, akan dialokasikan untuk membangun atau mengembangkan infrastruktur transportasi di pulau-pulau terdepan, terdalam dan terpencil.
“Dengan begitu nanti anggaran dapat dialihkan untuk pembangunan atau mengembangkan infrastruktur transportasi di pulau-pulau terdepan, terdalam dan terpencil,” kata dia.
medcom.id, Jakarta: Setelah operasi tangkap tangan (OTT) Kepala Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan tidak lagi menganggarkan proyek pelabuhan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kemenhub akan menyerahkan proyek ke masing-masing operator pelabuhan.
Kepala Biro Informasi Publik Kemenhub Hengki Angkasawan mengatakan, kebijakan itu mulai berlaku di tahun anggaran 2018. Saat ini Kemenhub sedang mempersiapkan payung hukum.
"Kita sedang siapkan payung hukumnya dan aturan-aturannya. Apakah swasta boleh apakah operator itu BUMN, nanti ada aturan yang akan mengatur itu," ujar Hengki kepada Metrotvnews.com, Selasa 29 Agustus 2017.
Sementara itu, peneliti dari Pusat Kajian Maritim Abdul Halim mewanti-wanti pemerintah mengkaji ulang pengelolaan proyek pelabuhan oleh operator. Pasalnya, rawan terjadi konflik kepentingan antara operator pelabuhan dan pemerintah.
Dengan kontribusi operator dalam proyek di pelabuhan, akan menyulitkan posisi pemerintah dalam pengelolaan aset. Padahal, kata Halim, sektor pelabuhan sarana hajat hidup orang banyak.
"Karena pertimbangan ada kontribusi dari swasta sebagai operator akan menyulitkan pemerintah untuk bertindak adil," jelasnya.
Sedangkan Plt Dirjen Perhubungan Laut Bay M. Hasani menjelaskan, biaya pengerukan pelabuhan komersial akan dibiayai oleh masing-masing operator pelabuhan yang merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hasani menggantikan sementara Toni Budiono yang diciduk KPK.
Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kata Hasani, akan dialokasikan untuk membangun atau mengembangkan infrastruktur transportasi di pulau-pulau terdepan, terdalam dan terpencil.
“Dengan begitu nanti anggaran dapat dialihkan untuk pembangunan atau mengembangkan infrastruktur transportasi di pulau-pulau terdepan, terdalam dan terpencil,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(MBM)
