Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan strategi menekan potensi data survei penilaian integritas (SPI) 2023 dimanipulasi. Jurus utama terletak pada sistem penilaian.
“Kami memperbesar komposisi ke publik sehingga untuk merekayasanya sulit. Kecuali penilaiannya internal, kan bisa dikondisikan,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam sosialisasi SPI 2023 di The Ritz-Carlton Jakarta, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Juli 2023.
Ghufron menjelaskan ada tiga komponen sistem penilaian SPI 2023. Pertama, yakni penilaian dari internal pegawai instansi, apakah merasa ada korupsi atau sebaliknya.
Komponen kedua ialah penilaian pihak terkait seperti inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sedangkan, komponen ketiga ialah penilaian masyarakat sebagai penerima layanan.
“Jadi komponennya 20 persen internal, 10 persen dari pihak terkait, dan selebihnya kepada masyarakat,” tutur Ghufron.
Ghufron optimistis sistem tersebut membuat pengumpulan data SPI 2023 lebih valid. Sehingga, hasil akhirnya betul-betul sesuai dengan kondisi di lapangan dan menjadi bahan evaluasi.
“Itulah bagian menjaga SPI valid. Kalau tidak valid, tidak bisa ditindaklanjuti,” tutur dia.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan strategi menekan potensi data survei penilaian integritas (SPI) 2023 dimanipulasi. Jurus utama terletak pada sistem
penilaian.
“Kami memperbesar komposisi ke publik sehingga untuk merekayasanya sulit. Kecuali penilaiannya internal, kan bisa dikondisikan,” kata Wakil Ketua
KPK Nurul Ghufron dalam sosialisasi SPI 2023 di The Ritz-Carlton Jakarta, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Juli 2023.
Ghufron menjelaskan ada tiga komponen sistem penilaian SPI 2023. Pertama, yakni penilaian dari internal pegawai instansi, apakah merasa ada korupsi atau sebaliknya.
Komponen kedua ialah penilaian pihak terkait seperti inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sedangkan, komponen ketiga ialah penilaian masyarakat sebagai penerima layanan.
“Jadi komponennya 20 persen internal, 10 persen dari pihak terkait, dan selebihnya kepada masyarakat,” tutur Ghufron.
Ghufron optimistis sistem tersebut membuat pengumpulan data SPI 2023 lebih valid. Sehingga, hasil akhirnya betul-betul sesuai dengan kondisi di lapangan dan menjadi bahan evaluasi.
“Itulah bagian menjaga SPI valid. Kalau tidak valid, tidak bisa ditindaklanjuti,” tutur dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
