Jakarta: Indonesia hanya mendapatkan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) mencapai 34 per 100 pada 2022. Perolehan itu turun empat poin dari tahun sebelumnya yakni 38.
Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyebut penurunan skor ini wajib ditanggapi serius seluruh penegak hukum di Indonesia. Khususnya, dalam merumuskan terobosan terkait hal ini.
"Sekarang yang kita butuhkan adalah terobosan dan kerja bersama," kata Pahala melalui keterangan tertulis, Rabu, 1 Februari 2023.
Skor 34 tahun ini membuat Indonesia berada di posisi 110 dari total 180 negara yang mendapatkan penilaian. KPK meminta seluruh penegak hukum bergandengan tangan memperbaiki IPK untuk penilaian berikutnya.
"KPK tidak bisa sendiri, perlu kerja extra ordinary dari seluruh pihak, hingga akhirnya kita bisa yakin CPI (corruption perception index atau IPK) nantinya bisa kembali meningkat," ucap Pahala.
Seluruh pemangku kepentingan yang ada di pemerintah pusat dan daerah juga diminta ikut mencari cara untuk memperbaiki IPK di tahun ini. KPK tidak mau skor Indonesia merosot lagi.
"Hasil ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dicarikan solusi jika tidak ingin keadaannya semakin buruk," ujar Pahala.
KPK menegaskan skor IPK bukan cuma angka yang diberikan oleh lembaga penilai. Perolehan itu mengartikan perilaku koruptif di sebuah negara. Semakin kecil nilainya berarti semakin buruk.
"ni menunjukan para pelaku usaha menghadapi risiko politik dalam berusaha di Indonesia. Maka untuk menekan risiko itu, butuh terobosan dan keinginan untuk bergerak dan berubah bersama-sama secara masif dengan meninggalkan ego sektoral," tutur Pahala.
Jakarta: Indonesia hanya mendapatkan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) mencapai 34 per 100 pada 2022. Perolehan itu turun empat poin dari tahun sebelumnya yakni 38.
Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyebut penurunan skor ini wajib ditanggapi serius seluruh
penegak hukum di Indonesia. Khususnya, dalam merumuskan terobosan terkait hal ini.
"Sekarang yang kita butuhkan adalah terobosan dan kerja bersama," kata Pahala melalui keterangan tertulis, Rabu, 1 Februari 2023.
Skor 34 tahun ini membuat Indonesia berada di posisi 110 dari total 180 negara yang mendapatkan penilaian.
KPK meminta seluruh penegak hukum bergandengan tangan memperbaiki IPK untuk penilaian berikutnya.
"KPK tidak bisa sendiri, perlu kerja
extra ordinary dari seluruh pihak, hingga akhirnya kita bisa yakin CPI (corruption perception index atau IPK) nantinya bisa kembali meningkat," ucap Pahala.
Seluruh pemangku kepentingan yang ada di pemerintah pusat dan daerah juga diminta ikut mencari cara untuk memperbaiki IPK di tahun ini. KPK tidak mau skor Indonesia merosot lagi.
"Hasil ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dicarikan solusi jika tidak ingin keadaannya semakin buruk," ujar Pahala.
KPK menegaskan skor IPK bukan cuma angka yang diberikan oleh lembaga penilai. Perolehan itu mengartikan perilaku koruptif di sebuah negara. Semakin kecil nilainya berarti semakin buruk.
"ni menunjukan para pelaku usaha menghadapi risiko politik dalam berusaha di Indonesia. Maka untuk menekan risiko itu, butuh terobosan dan keinginan untuk bergerak dan berubah bersama-sama secara masif dengan meninggalkan ego sektoral," tutur Pahala.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
