Diumumkan Hari Ini, Hakim Ad Hoc Pelanggaran HAM Bebas dari Unsur TNI Aktif

Jakarta: Mahkamah Agung (MA) mengumumkan komponen hakim ad hoc untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia (HAM) hari ini, 22 Juli 2022. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA, Sobandi, memastikan hakim terbebas dari latar belakang TNI aktif. "Jika dilihat dari calon yang lolos sampai dengan seleksi profile assessement dan wawancara, tidak ada calon dengan latar belakang TNI aktif," kata Sobandi saat dikonfirmasi, Jumat, 22 Juli 2022. Menurut Sobandi, hakim ad hoc terpilih tidak hanya mengadili kasus pelanggaran HAM berat Paniai, tapi juga pelanggaran HAM berat lainnya. Sampai saat ini, baru kasus pelanggaran HAM Paniai yang penyidikannya diselesaikan Kejaksaan Agung. Setelah diumumkan, MA akan menyerahkan nama-nama hakim ad hoc pengadilan HAM itu ke Presiden. "Untuk kemudian disahkan melalui Keputusan Presiden," kata Sobandi. Meski tidak ada calon dari unsur TNI aktif, setidaknya ada dua nama yang memiliki latar belakang TNI. Keduanya saat ini sudah pensiun dari dinas pada TNI Angkatan Darat (AD). Mereka adalah Brigjen (Purn) I Made Kanthika dan Kolonel (Purn) Yaya Supriadi.   Nama-nama itu disoroti  Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan Tindak Kekerasan (Kontras). Terlepas dari status purnawiran, Kontras tetap meminta MA dan panitia seleksi agar tidak memilih kedua orang tersebut. Menurut Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Kontras Tioria Pretty Stephanie, konflik kepentingan itu tidak terlepas dari terdakwa dugaan pelanggaran HAM berat pada Peristiwa Paniai 2014 yang juga berstatus purnawirawan TNI, yakni Mayor Inf (Purn) Isak Sattu. "Kita sudah campaign ini sama MA dan pansel bahwa kita enggak merekomendasikan mereka pilih calon hakim dari latar belakang TNI," ujar Pretty di Jakarta, Kamis, 21 Juli 2022. MA akan mengumumkan 12 nama hakim ad hoc pengadilan HAM hari ini. Belasan nama itu diperoleh dari 33 calon yang telah mengikuti seleksi wawancara pada Rabu, 20 Juli 2022 dan Kamis, 21 Juli 2022.