NEWSTICKER
Juru bicara KPK Febri Diansyah - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Juru bicara KPK Febri Diansyah - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Suap Meikarta Disebut untuk Kepentingan Korporasi

Nasional meikarta OTT Pejabat Bekasi
Juven Martua Sitompul • 31 Juli 2019 11:24
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Bekasi, milik Lippo Group untuk kepentingan korporasi. Lembaga Antirasuah masih menilik peran korporasi dalam kasus tersebut.
 
"Kami sudah mengidentifikasi dugaan suap ini dilakukan untuk keuntungan korporasi yang mendapatkan keuntungan izin di sana," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu, 31 Juli 2019.
 
Penyidik belum bisa menyimpulkan keterlibatan korporasi, dalam hal ini Lippo Group. Penyidik masih menelusuri peran dua orang yang baru ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto dan Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami sudah melihat bagaimana posisi orang-orang tersebut, apakah dia sebagai personifikasi dari korporasi atau dia menjalankan tugasnya sebagai pelaksana tugas resmi dari korporasi atau berjalan sendiri sebagai personel saja," ucap Febri.
 
(Baca juga:KPK Geledah Ruang Kerja Sekda Jabar)
 
KPK telah menetapkan 11 tersangka dalam kasus suap Meikarta. Teranyar, KPK menetapkan Iwan dan Bartholomeus.
 
Iwa diduga menerima Rp900 juta untuk memuluskan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi Tahun 2017. Sedangkan Bartholomeus ditugaskan PT Lippo Karawaci 'menyelesaikan' izin pembangunan Meikarta dari Neneng Hasanah Yasin yang saat itu menjabat sebagai bupati Bekasi.
 
Iwa Karniwa disangkakan melanggar Pasal ‎12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Bartholomeus disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif