Plt juru bicara KPK Ali Fikri. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Plt juru bicara KPK Ali Fikri. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Penonaktifan 75 Pegawai KPK Demi Mencegah Implikasi Hukum

Nasional KPK ASN Badan Kepegawaian Negara
Candra Yuri Nuralam • 16 Mei 2021 07:46
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan alasan menonaktifkan 75 pegawai yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan. Langkah itu diambil untuk menghindari permasalahan di waktu mendatang.
 
"Menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya maksudnya adalah sekiranya atas polemik saat ini ada pekerjaan yang berpotensi menimbulkan implikasi hukum," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Minggu, 16 Mei 2021.
 
Pegawai KPK harus aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan aturan yang berlaku. Lembaga Antikorupsi menonaktifkan mereka yang gagal tes dan belum berstatus ASN agar penanganan perkara terbebas dari celah digugat atau menjadi masalah hukum.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sampai ada keputusan lebih lanjut," ujar Ali.
 
Lembaga Antikorupsi menegaskan mereka tidak dipecat hingga ada keputusan resmi. KPK masih berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk menentukan nasib mereka.
 
Baca: Johan Budi Sebut KPK Tidak Bisa Asal Pecat Pegawai
 
Sebelumnya, anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK Indriyanto Seno Adji menilai penonaktifan 75 pegawai Lembaga Antirasuah tidak melanggar hukum. Indriyanto menilai pimpinan KPK melakukan hal yang benar.
 
"Ini prosedur hukum yang wajar atau layak yang sama ditempuh oleh kementerian atau lembaga lainnya, demikian juga halnya dengan KPK," kata Indriyanto kepada Medcom.id, Rabu, 12 Mei 2021.
 
Indriyanto menilai penyerahan tugas 75 pegawai KPK itu bukan bagian dari penonaktifan. Menurutnya penonaktifan 75 pegawai itu demi kepastian hukum karena mereka gagal dalam tes wawasan kebangsaan.
 
"Itu terbatas dan harus dimaknai hanya terhadap pegawai tidak memenuhi syarat yang memegang jabatan struktural atau yang disamakan saja," ujar Indriyanto.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif