Polri Telusuri Isu Intel Polres Ancam Partai Demokrat

Jakarta: Mabes Polri menelusuri isu keterlibatan anggota intel pada salah satu kepolisian resor (polres) dalam kegiatan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara (Sumut). Anggota intel tersebut disebut mengancam pengurus Partai Demokrat di daerah untuk mendukung KLB. "Perlu diklarifikasi kebenarannya," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa, 9 Maret 2021. Argo memastikan Polri tidak akan tinggal diam menyikapi isu tersebut. Apalagi, ada anggota intel polres yang terbukti melakukan pengancaman. "Kalau anggota salah, kita tindak," ujar jenderal bintang dua itu. Anggota intel itu disebut mengancam pengurus Partai Demokrat di daerah untuk memberikan nama-nama pengurus inti partai dan mendukung acara KLB di Deli Serdang. Informasi itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman melalui akun media sosial Twitter pribadinya, @BennyHarmanID. "Para pengurus Demokrat tingkat kabupaten dan kota kini resah. Mereka diancam intel-intel Polres untuk menyerahkan nama-nama pengurus inti partai," cuit Benny. Baca: Senjata Kubu Moeldoko Agar Kemenkumham Meloloskan Hasil KLB Deli Serdang KLB yang berlangsung di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, itu memutuskan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Dia menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pihak Moeldoko diam-diam telah menyerahkan hasil KLB itu ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Penyerahan hasil KLB itu untuk mengesahkan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat periode 2021-2025. Sementara itu, AHY menegaskan KLB Deli Serdang ilegal. Penetapan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat dianggap tidak sah. AHY, pengurus DPP, dan DPP Partai Demokrat pun sudah menyerahkan bukti bahwa KLB Deli Serdang tidak sah.