medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo menunjuk Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri. Banyak pihak mempertanyakan keputusan Jokowi. Itu karena nama Budi sempat mencuat sebagai jenderal yang memiliki rekening dengan jumlah fantastis.
Nilai uang yang tercantum di rekening Budi disebut tak sesuai profilnya sebagai perwira polisi. Sesaat setelah Jokowi membenarkan bahwa dia menunjuk Budi Gunawan, beberapa pihak bereaksi. Kebanyakan sentimen negatif.
Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai Budi diposisikan sebagai Kapolri sebagai bagian dari ucapan terimakasih Jokowi kepada ketua umum partai politik yang mengusungnya jadi presiden. Jokowi seharusnya benar-benar melihat jejak rekam calon Kapolri.
"Ini bagian dari proses terima kasih yang belum selesai. Kelihatannya proses itu akan berlangsung terus, tapi saya tidak tahu sampai kapan," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/1/2015).
Muzani mengaku sejak jauh-jauh hari dirinya mengkhawatirkan kondisi seperti ini bakal terjadi. Bahwa akan ada proses balas jasa yang tak bisa dihindari. Seharusnya, kata dia, presiden menjalankan tugas sesuai konstitusi, yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tanpa dibayangi intervensi dari ketua umum parpol.
Saat ini, ketua umum parpol justru terkesan berperan sebagai perdana menteri. "Presiden tidak dibayang-bayangi ketua parpol yang sebnarnya secara tersamar ketua partai itu menjadi 'Perdana Menteri' dalam kabinet," kata Muzani.
Dalam konteks persetujuan calon Kapolri, Gerindra akan memanggil anggota yang bertugas di Komisi III untuk mendapatkan masukan.
medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo menunjuk Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri. Banyak pihak mempertanyakan keputusan Jokowi. Itu karena nama Budi sempat mencuat sebagai jenderal yang memiliki rekening dengan jumlah fantastis.
Nilai uang yang tercantum di rekening Budi disebut tak sesuai profilnya sebagai perwira polisi. Sesaat setelah Jokowi membenarkan bahwa dia menunjuk Budi Gunawan, beberapa pihak bereaksi. Kebanyakan sentimen negatif.
Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai Budi diposisikan sebagai Kapolri sebagai bagian dari ucapan terimakasih Jokowi kepada ketua umum partai politik yang mengusungnya jadi presiden. Jokowi seharusnya benar-benar melihat jejak rekam calon Kapolri.
"Ini bagian dari proses terima kasih yang belum selesai. Kelihatannya proses itu akan berlangsung terus, tapi saya tidak tahu sampai kapan," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/1/2015).
Muzani mengaku sejak jauh-jauh hari dirinya mengkhawatirkan kondisi seperti ini bakal terjadi. Bahwa akan ada proses balas jasa yang tak bisa dihindari. Seharusnya, kata dia, presiden menjalankan tugas sesuai konstitusi, yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tanpa dibayangi intervensi dari ketua umum parpol.
Saat ini, ketua umum parpol justru terkesan berperan sebagai perdana menteri. "Presiden tidak dibayang-bayangi ketua parpol yang sebnarnya secara tersamar ketua partai itu menjadi 'Perdana Menteri' dalam kabinet," kata Muzani.
Dalam konteks persetujuan calon Kapolri, Gerindra akan memanggil anggota yang bertugas di Komisi III untuk mendapatkan masukan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
