medcom.id, Jakarta: Pengamat Politik Djayadi Hanan menilai, Presiden Jokwo Widodo (Jokowi) perlu hati-hati dalam memutuskan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai kapolri. Sebab, ia menilai akan ada kontroversi abadi bila Budi Gunawan mendapat kursi nomor satu di Korps Bhayangkara.
"Kontroversi kapolri akan terus berlanjut. Ada komplikasi di situ. Komplikasi hubungan Polri dan KPK. Ada komplikasi hubungan Polri dengan publik secara umum. Ada risiko penurunan kepercayaan publik kepada Presiden. Kita tahu, Presiden ini modal utamanya kepercayaan publik," kata Djayadi dalam diskusi bertajuk "Simalakama Jokowi" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, (14/2/2015).
Menurut dia, putusan ini memang berat untuk Presiden. Jokowi, kata dia, menjadi minoritas di tiga sektor. Sosok Jokowi sebagai Presiden didukung Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang minoritas di parlemen. Kemudian, Jokowi juga bukan petinggi di partai politik tempatnya berasal, PDIP. Selain itu, sebagai presiden, Jokowi merupakan pejabat negara yang terbilang masih hijau.
Djayadi pun meminta Mantan Wali Kota Solo pandai menghitung kemungkinan terburuk yang akan dialaminya. Sebab, Budi Gunawan disangkakan memiliki rekening mencurigakan. Sementara berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), pemberantasan korupsi menjadi tiga prioritas utama yang diinginkan publik.
"Kalau dia tetap dilantik, maka program-program presiden terkait pemberantasan korupsi itu akan terus kontroversial ke depannya. Kecuali, kalau Polri bisa meningkatkan kepercayaan publik di bawah kepemimpinan kapolri ini (Budi Gunawan)," tukas Direktur SMRC itu.
medcom.id, Jakarta: Pengamat Politik Djayadi Hanan menilai, Presiden Jokwo Widodo (Jokowi) perlu hati-hati dalam memutuskan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai kapolri. Sebab, ia menilai akan ada kontroversi abadi bila Budi Gunawan mendapat kursi nomor satu di Korps Bhayangkara.
"Kontroversi kapolri akan terus berlanjut. Ada komplikasi di situ. Komplikasi hubungan Polri dan KPK. Ada komplikasi hubungan Polri dengan publik secara umum. Ada risiko penurunan kepercayaan publik kepada Presiden. Kita tahu, Presiden ini modal utamanya kepercayaan publik," kata Djayadi dalam diskusi bertajuk "Simalakama Jokowi" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, (14/2/2015).
Menurut dia, putusan ini memang berat untuk Presiden. Jokowi, kata dia, menjadi minoritas di tiga sektor. Sosok Jokowi sebagai Presiden didukung Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang minoritas di parlemen. Kemudian, Jokowi juga bukan petinggi di partai politik tempatnya berasal, PDIP. Selain itu, sebagai presiden, Jokowi merupakan pejabat negara yang terbilang masih hijau.
Djayadi pun meminta Mantan Wali Kota Solo pandai menghitung kemungkinan terburuk yang akan dialaminya. Sebab, Budi Gunawan disangkakan memiliki rekening mencurigakan. Sementara berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), pemberantasan korupsi menjadi tiga prioritas utama yang diinginkan publik.
"Kalau dia tetap dilantik, maka program-program presiden terkait pemberantasan korupsi itu akan terus kontroversial ke depannya. Kecuali, kalau Polri bisa meningkatkan kepercayaan publik di bawah kepemimpinan kapolri ini (Budi Gunawan)," tukas Direktur SMRC itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
