medcom.id, Jakarta: Kisruh antara KPK dan Polri terus berlanjut. Komjen Budi Gunawan (BG) pun tak kunjung dilantik sebagai Kapolri karena status tersangka kasus dugaan korupsi yang melekat kepadanya. Presiden diminta segera mengambil keputusan dan menerima risiko apapun agar kasus ini tak berlarut.
"Dalam kondisi seperti ini, dia (presiden) harus ambil risiko. Kalau tidak, akan berlarut terus. Ketika publik ingin keputusan yang Pak Jokowi ambil, di situ persoalannya. Apakah Pak Jokowi mau lantik atau tidak, ini ada risiko," kata pengamat komunikasi politik, Gun Gun Haryanto, di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1/2015).
Menurut dia, jika presiden melantik BG, akan banyak masyarakat yang kecewa. Terutama mereka yang memiliki perhatian khusus dan yang mengkritik langkah yang diambil presiden ke tujuh ini.
Jokowi memang masih memiliki hak prerogatif untuk melantik BG sebagai Kapolri. Hanya saja setelah melantik resistensi masyarakat menjadi hadangan untuk Jokowi, meningkat. Sementara, jika tidak dilantik ada risiko yang datang dari partai pendukung dan elite politik lainnya.
Jokowi pun dinilai Gun Gun berada di posisi yang dilematis. Namun, dia menyarankan presiden menjadikan kepercayaan publik sebagai tolak ukur pengambilan keputusan.
"Bukan saya lihat BG tidak hormati hukum, tapi akan sangat turun drastis, ini resiko kalau lantik," tandas Gun Gun.
medcom.id, Jakarta: Kisruh antara KPK dan Polri terus berlanjut. Komjen Budi Gunawan (BG) pun tak kunjung dilantik sebagai Kapolri karena status tersangka kasus dugaan korupsi yang melekat kepadanya. Presiden diminta segera mengambil keputusan dan menerima risiko apapun agar kasus ini tak berlarut.
"Dalam kondisi seperti ini, dia (presiden) harus ambil risiko. Kalau tidak, akan berlarut terus. Ketika publik ingin keputusan yang Pak Jokowi ambil, di situ persoalannya. Apakah Pak Jokowi mau lantik atau tidak, ini ada risiko," kata pengamat komunikasi politik, Gun Gun Haryanto, di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1/2015).
Menurut dia, jika presiden melantik BG, akan banyak masyarakat yang kecewa. Terutama mereka yang memiliki perhatian khusus dan yang mengkritik langkah yang diambil presiden ke tujuh ini.
Jokowi memang masih memiliki hak prerogatif untuk melantik BG sebagai Kapolri. Hanya saja setelah melantik resistensi masyarakat menjadi hadangan untuk Jokowi, meningkat. Sementara, jika tidak dilantik ada risiko yang datang dari partai pendukung dan elite politik lainnya.
Jokowi pun dinilai Gun Gun berada di posisi yang dilematis. Namun, dia menyarankan presiden menjadikan kepercayaan publik sebagai tolak ukur pengambilan keputusan.
"Bukan saya lihat BG tidak hormati hukum, tapi akan sangat turun drastis, ini resiko kalau lantik," tandas Gun Gun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(BOB)
