Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin/Medcom.id/Candra
Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin/Medcom.id/Candra

Transaksi Keuangan Bupati Nonaktif Langkat Diselisik

Nasional KPK Kasus Suap Pemberantasan Korupsi OTT Langkat Sumut Bupati Langkat Terbit Rencana
Candra Yuri Nuralam • 17 April 2022 09:13
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami transaksi keuangan yang dilakukan tersangka sekaligus Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa pegawai Bank Sumur cabang Stabat Laila Subank.
 
"Hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan aktivitas keuangan dan perbankan dari tersangka TRP (Terbit Rencana Perangin Angin) yang menggunakan beberapa orang kepercayaannya untuk melakukan transaksi keuangan dimaksud," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Sabtu, 16 April 2022.
 
Ali enggan memerinci lebih lanjut pertanyaan penyidik ke Laila. Keterangan Laila diyakini menguatkan tudingan penyidik dalam kasus ini.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Eks Bupati Langkat Diperiksa dalam Kasus Terbit Rencana Perangin Angin
 
KPK menetapkan enam tersangka dalam OTT Langkat. Mereka, yakni Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin, pihak swasta Muara Perangin Angin, Kepala Desa Balai Kasih Iskandar, kontraktor Marcos Surya Abdi, Kontraktor Shuhanda, Kontraktor Isfi Syahfitra.
 
Muara disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Sementara itu, Terbit, Iskandar, Marcos, Shuhanda, dan Isfi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif