Presiden Dorong MA Percepat Pembangunan Peradilan Modern

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong Mahkamah Agung (MA) mempercepat pembangunan peradilan yang modern. Hal tersebut demi mempercepat transformasi hukum di Indonesia. Dengan transformasi total, Jokowi meyakini MA mampu memberi pelayanan peradilan yang lebih baik bagi masyarakat dan para pencari keadilan. "Pelayanan peradilan yang lebih cepat dan lebih mudah, sederhana, berbiaya ringan dan profesional, serta memastikan terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan harus terus diakselerasi dan diwujudkan," ujar Jokowi saat menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan MA RI 2022 secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Selasa, 22 Februari 2022. Baca: Presiden Sebut Peran MA Mengawal Transformasi Indonesia Sangat Krusial Jokowi juga berpesan kepada lembaga peradilan negara tertinggi itu untuk melahirkan model-model alternatif penyelesaian perkara. Hal tersebut diperlukan untuk mengurangi beban pengadilan. Jokowi mencontohkan skema mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata. "Atau mengedepankan restorative justice untuk perkara pidana. Lakukan proses dialog yang melibatkan pelaku, korban dan pihak terkait secara profesional, transparan dan akuntabel agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud," kata Jokowi. Lembaga peradilan tertinggi itu juga diminta terus melakukan upaya strategis mengurangi hambatan hukum mempercepat pembangunan ekonomi. Hal tersebut bisa dilakukan dengan akselerasi penanganan perkara perdata melalui mekanisme gugatan sederhana, mendorong konsistensi putusan, serta melakukan reformasi pelaksanaan putusan. "Kami juga berharap agar Mahkamah Agung tetap konsisten dalam memperkuat akses keadilan bagi kelompok rentang yaitu perempuan, anak dan penyandang disabilitas melalui penguatan peraturan, layanan dan akses disabilitas di setiap lini pengadilan," tutur Jokowi. Berbagai upaya yang dilakukan di tubuh MA juga selaras dengan semangat transformasi hukum yang dilakukan pemerintah. Pemerintah tengah melakukan reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi. "Itu semua dilakukan dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha, menarik sebanyak mungkin dan menjamin keamanan investasi, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan daya saing bangsa, serta memberantas tindak pidana korupsi," kata Jokowi.