medcom.id, Jakarta: Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan Presiden Joko Widodo sudah mengetahui kisruh pembelian senjata. Ryamizard meminta semua pihak tak memperlebar polemik yang melibatkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo itu.
"Presiden sudah tahu semua. Presiden sangat bijak," kata Ryamizard di Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa 26 September 2017.
Ryamizard tak menjelaskan langkah yang diambil Presiden. Ia memastikan Jokowi telah mengambil keputusan bijak meski terlihat sibuk bekerja membenahi negara.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu mengatakan, Presiden merasakan hal yang sama dengannya. Komunikasi masing-masing pihak dinilai tak menyeluruh.
"Ada komunikasi yang kurang," tegas Ryamizard.
Ryamizard mengatakan, polemik itu hanya persoalan 'miskomunikasi'. Hal itu sering terjadi dalam organisasi, layaknya kesalahpahaman dalam keluarga.
Polemik dugaan pembelian senjata ilegal muncul ketika rekaman pernyataan Gatot dalam silaturahmi purnawirawan dan perwira aktif TNI tersebar. Gatot menyebut ada institusi tertentu membeli 5.000 pucuk senjata. Parahnya, pembelian mencatut nama Presiden Joko Widodo. Gatot mengklaim memiliki data akurat.
Menko Polhukam Wiranto menanggapi dan menyatakan senjata tersebut pesanan Badan Intelijen Negara (BIN). Ia menegaskan, pembelian hanya 500 pucuk senjata laras pendek. Senjata itu pun tak berstandar TNI seperti yang diperbincangkan.
Pernyataan Wiranto diperkuat PT Pindad (Persero). BUMN ini membenarkan adanya pembelian senjata. Namun, jumlahnya bukan 5.000, melainkan 500 pucuk senjata laras pendek. Ada rencana pembelian 5.000 pucuk senjata dari Polri. Tapi itu baru rencana. Belum ada kontrak pembelian.
medcom.id, Jakarta: Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan Presiden Joko Widodo sudah mengetahui kisruh pembelian senjata. Ryamizard meminta semua pihak tak memperlebar polemik yang melibatkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo itu.
"Presiden sudah tahu semua. Presiden sangat bijak," kata Ryamizard di Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa 26 September 2017.
Ryamizard tak menjelaskan langkah yang diambil Presiden. Ia memastikan Jokowi telah mengambil keputusan bijak meski terlihat sibuk bekerja membenahi negara.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu mengatakan, Presiden merasakan hal yang sama dengannya. Komunikasi masing-masing pihak dinilai tak menyeluruh.
"Ada komunikasi yang kurang," tegas Ryamizard.
Ryamizard mengatakan, polemik itu hanya persoalan 'miskomunikasi'. Hal itu sering terjadi dalam organisasi, layaknya kesalahpahaman dalam keluarga.
Polemik dugaan pembelian senjata ilegal muncul ketika rekaman pernyataan Gatot dalam silaturahmi purnawirawan dan perwira aktif TNI tersebar. Gatot menyebut ada institusi tertentu membeli 5.000 pucuk senjata. Parahnya, pembelian mencatut nama Presiden Joko Widodo. Gatot mengklaim memiliki data akurat.
Menko Polhukam Wiranto menanggapi dan menyatakan senjata tersebut pesanan Badan Intelijen Negara (BIN). Ia menegaskan, pembelian hanya 500 pucuk senjata laras pendek. Senjata itu pun tak berstandar TNI seperti yang diperbincangkan.
Pernyataan Wiranto diperkuat PT Pindad (Persero). BUMN ini membenarkan adanya pembelian senjata. Namun, jumlahnya bukan 5.000, melainkan 500 pucuk senjata laras pendek. Ada rencana pembelian 5.000 pucuk senjata dari Polri. Tapi itu baru rencana. Belum ada kontrak pembelian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
