Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  Basaria Panjaitan --MI/Rommy Pujianto
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan --MI/Rommy Pujianto

Wali Kota Tasikmalaya Tersangka Suap DAK

Nasional kasus suap
Juven Martua Sitompul • 25 April 2019 07:56
Jakarta: Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman sebagai tersangka. Budi diduga terlibat praktik suap dalam pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tasikmalaya.
 
"Iya DAK Tasikmalaya," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan kepada Medcom.id, Jakarta, Kamis, 25 April 2019.
 
Basaria mengamini jika penetapan tersangka orang nomor satu di Tasikmalaya itu pengembangan dari kasus dugaan suap dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tangan Anggaran 2018, yang lebih dulu menjerat Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemkeu) Yaya Purnomo. "Iya (pengembangan kasus Yaya Purnomo," singkat Basaria.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Basaria enggan merunut lebih detail kasus yang menyeret Budi sebagai tersangka itu. Menurutnya ihwal suap ini akan disampaikan pimpinan KPK dalam konferensi pers dalam waktu dekat.
 
Dugaan Budi terlibat praktik rasuah mencuat setelah tim KPK menggeledah kantor Walikota Tasikmalaya. Salah satu ruangan yang digeledah yaitu ruang kerja Budi.
 
Baca: Wali Kota Tasikmalaya Jadi Tersangka KPK
 
Nama Budi juga tak asing dalam kasus ini. Dia pernah diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran pada 14 Agustus 2018.
 
Saat itu, Budi dimintai keterangan untuk tersangka Yaya Purnomo. Dalam kasus itu, Yaya Purnomo diduga menerima suap terkait upaya meloloskan dua proyek Dinas PUPR dan Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, agar masuk dalam APBNP 2018.
 
Untuk memuluskan dua proyek itu, Yaya melakukan cawe-cawe dengan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat, Amin Santono. Namun, berdasarkan pengembangan penyidikan, Amin dan Yaya diduga menerima suap untuk mengupayakan usulan dana dari daerah lain agar masuk dalam RAPBN Perubahan.
 
Yaya terbukti menerima gratifikasi senilai Rp6,52 miliar, USD55 ribu, dan SGD325 ribu. Uang berasal dari beberapa daerah terkait dengan pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) APBN-P tahun 2018, termasuk salah satunya terkait pengajuan DAK Kota Tasik.
 
Pemerintah Kota Tasikmalaya mengajukan usulan DAK senilai Rp53,730 miliar yang terdiri atas DAK Reguler bidang jalan senilai Rp47,790 miliar serta DAK bidang irigasi senilai Rp5,9 miliar. Selain itu Pemkot Tasikmalaya juga mengusulkan DAK untuk bidang kesehatan sekitar Rp29,9 miliar, DAK Prioritas daerah senilai Rp19,9 miliar dan Rp47,7 miliar. Yaya menerima fee atas usulan tersebut.
 

(YDH)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:26
  • SUBUH04:36
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif