Bupati nonaktif Lampung Selatan Zainudin Hasan (tengah) memasuki ruang tahanan di Lapas Kelas 1A Bandar Lampung, Lampung. Foto: Antara/Ardiansyah.
Bupati nonaktif Lampung Selatan Zainudin Hasan (tengah) memasuki ruang tahanan di Lapas Kelas 1A Bandar Lampung, Lampung. Foto: Antara/Ardiansyah.

Zainudin Hasan Terima Keuntungan Rp27 Miliar

Nasional OTT Bupati Lampung Selatan
Damar Iradat • 17 Desember 2018 15:51
Lampung: Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan didakwa mendapat keuntungan dengan mengikuti proyek di wilayahnya. Ia menunjuk Boby Zulhaidir dan Ahmad Bastian menggunakan PT Krakatau Karya Indonesia (PT KKI) untuk menggarap proyek tersebut.
 
Dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Lampung, Zainudin merupakan pemilik manfaat (beneficial owner) dari PT KKI. Perusahaan itu kemudian mengerjakan sejumlah proyek di Lampung Selatan tahun anggaran 2017 dan 2018.
 
"Terdakwa selaku pemilik manfaat (beneficiary owner) PT Krakatau Karya Indonesia (PT KKI) melalui Boby Zulhaidir dan Ahmad Bastian telah ikut melaksanakan proyek pekerjaan di Kabupaten Lampung Selatan yang dibiayai melalui APBD dari Dana Alokasi Khusus (DAK)," kata jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Lampung, Senin, 17 Desember 2018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Mulanya, pada 2016, Zainudin memerintahkan Boby dan Tajrian Noor mendirikan PT KKI. Kemudian, pada 2017, ia memerintahkan Boby untuk berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung Selatan saat itu, Hermansyah Hamidi untuk mengikuti lelang.
 
Baca: Adik Ketua MPR Diadili Pekan Depan
 
Selanjutnya, ia meminta Anjar Asmara yang menggantikan Hamidi agar sisa proyek yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2017 di Dinas PUPR dikerjakan oleh Boby. Keuntungan yang didapat Zainudin dari PT KKI yang digunakan oleh Boby pada tahun anggaran 2017 adalah Rp9 miliar.
 
Cara serupa kembali digunakan Zainudin pada tahun 2018. Pada tahun anggaran ini, ia mendapatkan keuntungan hingga Rp18 miliar. Sehingga, total ia mendapatkan keuntungan Rp27 miliar.
 
Zainudin didakwa melanggar Pasal 12 huruf i Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.
 

(YDH)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif