medcom.id, Jakarta: Fraksi Partai NasDem mendukung penuh penunjukan Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, NasDem butuh penjelasan mengapa harus satu nama yang diajukan ke DPR.
"Saya pikir ini persoalan politik. Sikap politik melakukan kajian yang dalam kenapa muncul nama satu orang," kata anggota Komisi III DPR Fraksi NasDem Taufiqulhadi saat menjawab apa saja yang digali saat uji kelayakan dan kepatutan nanti, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/6/2016).
Meski begitu, Taufiq memandang sosok Tito memang dibutuhkan Indonesia. Apalagi, ancaman terorisme yang semakin lama semakin tidak terprediksi membutuhkan tangan dingin Tito yang dikenal berpengalaman di bidang ini.
"Tito dibutuhkan Indonesia yang kekinian, dengan latar belakang Pak Tito yang sangat paham dengan persoalan-persoalan terorisme," ucap dia.
Taufiq juga menilai sosok Tito memiliki pengalaman lapangan dan intelektual matang. Perpaduan dua kematangan itu dianggap sebagai nilai lebih mantan Kapolda Metro Jaya itu.
Taufiq tidak keberatan dengan sosok Tito yang masih muda jika dibandingkan perwira tinggi Polri lainnya. Taufiq meyakini Presiden sudah mempertimbangkan secara matang penunjukan Tito.
"Fraksi kami mendukung sepenuhnya atas keputusan Presiden Jokowi," ujar dia.
Presiden Jokowi mengajukan nama Tito sebagai pengganti Kapolri Badrodin Haiti melalui surat Kementerian Sekretariat Negara kepada DPR. Surat itu diserahkan siang tadi.
Pimpinan DPR segera menggelar rapat dan membahas soal ini di Badan Musyawarah. Selanjutnya, Komisi III akan menggelar fit and proper test terhadap Tito.
Sementara itu, menurut angggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto, Komisi Hukum memiliki hak setuju atau tidak setuju terhadap pilihan Jokowi.
Apabila disetujui, Tito sebagai Kapolri terpilih akan disahkan melalui sidang paripurna. Namun apabila tidak disetujui, DPR akan mengembalikan nama kepada Jokowi dan Presiden bisa mengajukan kembali nama calon yang diinginkan ke lembaga legislatif.
"Kita akan lihat bagaimana (keberlangsungan) fit and proper test nanti dan kita gunakan hak untuk setuju atau tidak setuju," ujar dia.
Komisi III akan mengeksplorasi berbagai hal dalam fit and proper test yang direncakan berlangsung pada 22 Juni. Pihaknya juga akan mengkaji penunjukan Tito karena melompati lima generasi untuk duduk di kursi Kapolri.
"Memang ada jenjang dilompati, (mungkin) ini ada rasionalisasi dari Presiden, kenapa memilih angkatan 1987. Apakah ini terbaik dan punya kemanfaatan lebih, ini yang akan kita eksplor," ucap dia.
medcom.id, Jakarta: Fraksi Partai NasDem mendukung penuh penunjukan Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, NasDem butuh penjelasan mengapa harus satu nama yang diajukan ke DPR.
"Saya pikir ini persoalan politik. Sikap politik melakukan kajian yang dalam kenapa muncul nama satu orang," kata anggota Komisi III DPR Fraksi NasDem Taufiqulhadi saat menjawab apa saja yang digali saat uji kelayakan dan kepatutan nanti, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/6/2016).
Meski begitu, Taufiq memandang sosok Tito memang dibutuhkan Indonesia. Apalagi, ancaman terorisme yang semakin lama semakin tidak terprediksi membutuhkan tangan dingin Tito yang dikenal berpengalaman di bidang ini.
"Tito dibutuhkan Indonesia yang kekinian, dengan latar belakang Pak Tito yang sangat paham dengan persoalan-persoalan terorisme," ucap dia.
Taufiq juga menilai sosok Tito memiliki pengalaman lapangan dan intelektual matang. Perpaduan dua kematangan itu dianggap sebagai nilai lebih mantan Kapolda Metro Jaya itu.
Taufiq tidak keberatan dengan sosok Tito yang masih muda jika dibandingkan perwira tinggi Polri lainnya. Taufiq meyakini Presiden sudah mempertimbangkan secara matang penunjukan Tito.
"Fraksi kami mendukung sepenuhnya atas keputusan Presiden Jokowi," ujar dia.
Presiden Jokowi mengajukan nama Tito sebagai pengganti Kapolri Badrodin Haiti melalui surat Kementerian Sekretariat Negara kepada DPR. Surat itu diserahkan siang tadi.
Pimpinan DPR segera menggelar rapat dan membahas soal ini di Badan Musyawarah. Selanjutnya, Komisi III akan menggelar fit and proper test terhadap Tito.
Sementara itu, menurut angggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto, Komisi Hukum memiliki hak setuju atau tidak setuju terhadap pilihan Jokowi.
Apabila disetujui, Tito sebagai Kapolri terpilih akan disahkan melalui sidang paripurna. Namun apabila tidak disetujui, DPR akan mengembalikan nama kepada Jokowi dan Presiden bisa mengajukan kembali nama calon yang diinginkan ke lembaga legislatif.
"Kita akan lihat bagaimana (keberlangsungan) fit and proper test nanti dan kita gunakan hak untuk setuju atau tidak setuju," ujar dia.
Komisi III akan mengeksplorasi berbagai hal dalam fit and proper test yang direncakan berlangsung pada 22 Juni. Pihaknya juga akan mengkaji penunjukan Tito karena melompati lima generasi untuk duduk di kursi Kapolri.
"Memang ada jenjang dilompati, (mungkin) ini ada rasionalisasi dari Presiden, kenapa memilih angkatan 1987. Apakah ini terbaik dan punya kemanfaatan lebih, ini yang akan kita eksplor," ucap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OJE)