medcom.id, Jakarta: Sejumlah anggota DPR dari Koalisi Partai Pendukung Pemerintah terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tertangkapnya sejumlah wakil rakyat ini dinilai tidak mengherankan.
"Selama ada satu peluang, mesti ada satu jalan untuk lakukan tindakan korupsi. Apalagi punya akses lebih besar ke kekuasaan, pasti punya peluang lebih besar lagi," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/1/2016).
Hal itu, lanjut Fadli sesuai dengan teori yang diungkapkan The Lord Acton yang berbunyi "power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely". Pernyataan ini secara garis besar memiliki arti kekuasaan mendorong seseorang cenderung korup.
Namun Politikus Partai Gerindra menegaskan, tidak memvonis hanya wakil rakyat dari koalisi partai pendukung pemerintah saja yang dapat berbuat demikian. Tapi, hal itu berlaku bagi semua orang yang memanfaatkan peluang untuk berbuat kejahatan.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, seharusnya siapapun termasuk wakil rakyat yang dekat dengan kekuasaan dapat melawan teori tersebut. Perlawanan itu berupa pembuktian tidak semuanya yang dekat dengan kekuasaan berkeinginan berbuat korupsi.
"Sebenarnya KPK tidak menyasar partai tertentu. Baik yang ada di kekuasaan atau yang tidak. Tapi, ini adalah ujian bagi KPK, menegakkan hukum demi hukum bukan politisasi hukum. Saya pikir ini bukan karena kebijakan partai, tapi pribadi," kata mantan Presiden PKS ini.
Diketahui, KPK baru saja menagkap Damayanti Wisnu Putranti. Sebelumnya, beberapa wakil rakyat dari partai pemerintah juga telah terjaring, yakni, Adriansyah dari Fraksi PDI Perjuangan, dan Dewie Yasin Limpo dari Fraksi Partai Hanura.
medcom.id, Jakarta: Sejumlah anggota DPR dari Koalisi Partai Pendukung Pemerintah terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tertangkapnya sejumlah wakil rakyat ini dinilai tidak mengherankan.
"Selama ada satu peluang, mesti ada satu jalan untuk lakukan tindakan korupsi. Apalagi punya akses lebih besar ke kekuasaan, pasti punya peluang lebih besar lagi," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/1/2016).
Hal itu, lanjut Fadli sesuai dengan teori yang diungkapkan The Lord Acton yang berbunyi "
power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely". Pernyataan ini secara garis besar memiliki arti kekuasaan mendorong seseorang cenderung korup.
Namun Politikus Partai Gerindra menegaskan, tidak memvonis hanya wakil rakyat dari koalisi partai pendukung pemerintah saja yang dapat berbuat demikian. Tapi, hal itu berlaku bagi semua orang yang memanfaatkan peluang untuk berbuat kejahatan.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, seharusnya siapapun termasuk wakil rakyat yang dekat dengan kekuasaan dapat melawan teori tersebut. Perlawanan itu berupa pembuktian tidak semuanya yang dekat dengan kekuasaan berkeinginan berbuat korupsi.
"Sebenarnya KPK tidak menyasar partai tertentu. Baik yang ada di kekuasaan atau yang tidak. Tapi, ini adalah ujian bagi KPK, menegakkan hukum demi hukum bukan politisasi hukum. Saya pikir ini bukan karena kebijakan partai, tapi pribadi," kata mantan Presiden PKS ini.
Diketahui, KPK baru saja menagkap Damayanti Wisnu Putranti. Sebelumnya, beberapa wakil rakyat dari partai pemerintah juga telah terjaring, yakni, Adriansyah dari Fraksi PDI Perjuangan, dan Dewie Yasin Limpo dari Fraksi Partai Hanura.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OGI)
