Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut ada beberapa permasalahan terjadi di fasilitas pelayanan dan kesehatan di wilayah timur Indonesia. Bahkan, ada penyelewengan dana alokasi khusus (DAK) untuk rumah sakit.
“Di timur, salah satu permasalahan yang paling banyak itu fasyankes (fasilitas pelayanan dan kesehatan) mangkrak. Dana DAK masuk, tapi ternyata tidak digunakan untuk rumah sakit,” kata Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK Dian Patria melalui keterangan tertulis, Selasa, 18 Juni 2024.
Dian enggan memerinci lokasi pasti penyalewengan DAK untuk rumah sakit tersebut. Menurut dia, pejabat setempat mengaku dana dialihkan untuk kebutuhan lain karena kapasitas fiskal yang kurang memadai.
“Karena kapasitas fiskal yang sempit akhirnya digunakan untuk yang lain. Nakes juga tidak dibayar,” ujar Dian.
Masalah pelayanan kesehatan di wilayah timur Indonesia ini juga dinilai memburuk karena sebagian tenaga medis kerap tidak mendapatkan bayaran. Pengelola rumah sakit umum daerah (RSUD) diminta membenahi manajemennya.
“Paham tidak dengan asetnya, dan paling riskan yang banyak terjadi itu ketika bekerja sama dengan pihak ketiga sebab bisa ada celah untuk korupsi dan terjadi conflict of interest (COI),” ucap Dian.
Jakarta:
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut ada beberapa permasalahan terjadi di fasilitas pelayanan dan kesehatan di wilayah timur Indonesia. Bahkan, ada penyelewengan dana alokasi khusus (DAK) untuk rumah sakit.
“Di timur, salah satu permasalahan yang paling banyak itu fasyankes (fasilitas pelayanan dan kesehatan) mangkrak. Dana DAK masuk, tapi ternyata tidak digunakan untuk rumah sakit,” kata Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK Dian Patria melalui keterangan tertulis, Selasa, 18 Juni 2024.
Dian enggan memerinci lokasi pasti penyalewengan DAK untuk rumah sakit tersebut. Menurut dia, pejabat setempat mengaku dana dialihkan untuk kebutuhan lain karena kapasitas fiskal yang kurang memadai.
“Karena kapasitas fiskal yang sempit akhirnya digunakan untuk yang lain. Nakes juga tidak dibayar,” ujar Dian.
Masalah pelayanan kesehatan di wilayah timur Indonesia ini juga dinilai memburuk karena sebagian tenaga medis kerap tidak mendapatkan bayaran. Pengelola rumah sakit umum daerah (RSUD) diminta membenahi manajemennya.
“Paham tidak dengan asetnya, dan paling riskan yang banyak terjadi itu ketika bekerja sama dengan pihak ketiga sebab bisa ada celah untuk korupsi dan terjadi conflict of interest (COI),” ucap Dian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
