Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango menggungkap kasus suap dan gratifikasi bupati, ketua DPRD, dan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango menggungkap kasus suap dan gratifikasi bupati, ketua DPRD, dan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Jadi Tersangka Korupsi

Nasional Kasus Suap OTT KPK
Candra Yuri Nuralam • 03 Juli 2020 22:51
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tujuh orang tersangka dari operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Kutai Timur, dan Samarinda yang dilakukan pada hari Kamis, 3 Juli 2020. Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria ditetapkan menerima suap dan gratifikasi sepanjang 2019-2020.
 
Selain Ismunandar dan Encek, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutai Timur Musyaffa, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Suriansyah, dan Kepala Dinas PU Kutai Timur Aswandini ditetapkan sebagai tersangka. Dua orang pemberi suap berasal dari kontraktor proyek bernama Aditya Maharani dan Deky Aryanto.
 
"Kasus ini terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pekerja infrastruktur di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2019 sampai dengan 2020," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 3 Juni 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Deky masih belum sampai di Jakarta. Dia dibawa ke Samarinda sebelum dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
 
OTT ini berawal dari informasi masyarakat yang diterima KPK. Lembaga antikorupsi itu langsung sigap bergerak untuk mendalami laporan adanya dugaan tindakan korupsi yang dilakukan Ismunandar Cs.
 
"Tim KPK bergerak dan membagi menjadi dua tim di area Jakarta dan area Sangatta, Kutai Timur, untuk menindaklanjuti laporan dimaksud," ujar Nawawi.
 
Pada pukul 12.00 WIB, Kamis 2 Juli 2020, Encek, Musyaffa, dan staf Bapenda Dedy Febriansara datang ke Jakarta untuk membahas masalah pencalonan Ismunandar untuk menjadi Bupati Kutai Timur pada periode kedua. Ismunandar ditemani Ajudan Bupati Arif Wibisono juga ke Jakarta. Namun, tak berbarengan.
 
Pada pukul 18.45 WIB KPK mendapati Ismunandar, Arif Wibisono, dan Musyaffa. Ketiga orang itu ditangkap di sebuah restoran di mall FX Senayan, Jakarta.
 
Di waktu yang sama tim juga mengamankan pelaku lain di daerah Sangatta, Kutai Timur. Dari tangkap tangan dua tempat itu KPK mengamankan uang ratusan juta. Uang itu diduga merupakan hasil pemberian pihak swasta yang mengerjakan proyek di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
 
"Sejumlah uang tunai sebesar Rp170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo Rp4,8 miliar dan sertifikat deposito sebesar Rp1,2 miliar," ujar Nawawi.
 
Tersangka dan pelaku yang terlibat langsung diinterogasi untuk pendalaman kasus. Kemudian diketahui bahwa tersangka ada beberapa kali menerima hadiah sejak 19 Mei sampai 2 Juli 2020.
 
Pada 19 Mei 2020, Aditya Maharani diduga memberikan uang tunjangan hari raya untuk Ismunandar, Musyaffa, Aswandini, dan Suriansyah. Masing-masing dari mereka menerima Rp100 juta lewat transfer rekening.
 
"Lalu ada bukti transfer melalui transfer atas nama Aini sebesar Rp125 juta untuk kepentingan kampanye Ismunandar," tutur Nawawi.
 
Musyaffa juga diduga menerima beberapa uang dari rekanan lain. Total yang dihitung KPK mencapai Rp4,8 miliar. Jangka waktunya masih didalami KPK.
 
Pada 11 Juni 2020, diduga ada uang yang diberikan Aditya Maharani dan Deky Aryanto untuk Ismunandar. Aditya memberikan uang sebesar Rp550 juta, sedangkan Deky Rp2,1 miliar.
 
"Uang itu diberikan melalui Kepala BPKAD Suriansyah, Musyaffa, dan Encek," ucap Nawawi.
 
Musyaffa menyetorkan uang itu ke beberapa rekening di 12 Juni 2020. Lalu, uang haram itu digunakan untuk kepentingan Ismunandar. Diantaranya adanya pembayaran mobil elf sebesar Rp510 juta di tanggal 21 sampai 30 Juni 2020.
 
Lalu uang sebesar Rp33 juta untuk biaya pergi Ismunandar ke Jakarta pada tanggal 1 Juli 2020. Dan uang Rp15,2 juta untuk biaya hotel Ismunandar di Jakarta tanggal 2 Juli 2020.
 
KPK masih mendalami kasus ini. Nilai uang yang masih belum terhitung pun masih ditelusuri lebih jauh.
 
Dalam perkara ini, tersangka yang menerima suap akan dijerat Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sementara, pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(SUR)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif