Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri. Medcom.id/Arga Sumantri
Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri. Medcom.id/Arga Sumantri

Eks Ketua DPRD Sumut Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional gatot pujo nugroho
Fachri Audhia Hafiez • 19 Mei 2020 05:00
Jakarta: Mantan Ketua DPRD Sumatra Utara (Sumut) Saleh Bangun mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saleh sedianya diperiksa untuk tersangka Robert Nainggolan terkait kasus dugaan suap yang melibatkan eks legislator Sumut dan mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.
 
Tiga saksi lainnya yang dipanggil dalam perkara ini juga tak hadir. Ketiganya yakni Bendahara Sekretariat DPRD Sumut, Muhammad Alinafiah, mantan Kepala Biro Keuangan Provinsi Sumut, Baharuddin Siagian, dan pensiunan Sekretaris DPRD Sumut, Randiman Tarigan.
 
"Empat saksi mengirimkan surat pemeriksaan dijadwalkan ulang, namun belum ditentukan waktunya," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin, 18 Mei 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Eks Ketua DPRD Sumut Diperiksa KPK
 
KPK menetapkan 14 anggota DPRD Sumut periode 2004-2009 dan 2009-2014 sebagai tersangka kasus dugaan suap. Mereka yakni, Robert Nainggolan, Sudirman Halawa, Rahmad Pardamean Hasibuan, Nurhasanah, Megalia Agustina, Ida Budiningsih, Ahmad Hosein Hutagulung, Syamsul Hilal, Ramli, Mulyani, Layani Sinukaban, Japorman Saragih, Jamaluddin Hasibuan, dan Irwansyah Damanik.
 
Para tersangka disangka menerima 'uang ketok palu' dari Gatot. Duit pelicin terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumut tahun anggaran 2012 hingga 2014, persetujuan perubahan APBD Provinsi Sumut tahun anggaran 2013 dan 2014. Kemudian terkait pengesahan angggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumut tahun anggaran 2014 dan 2019; dan penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015.
 
Para eks anggota DPRD Sumut itu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Namun KPK tidak menahan belasan eks legislator itu.
 

(AZF)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif