Jakarta: Komisi Yudisial (KY) menyebutkan sebanyak 178 orang mendaftar dalam seleksi penerimaan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA). Ratusan orang tersebut mendaftar sebelum batas akhir pendaftaran pada 30 Juli 2020.
Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari menyebut 16 orang mendaftar untuk posisi calon hakim agung untuk kamar Tata Usaha Negara khusus pajak. Mereka memperebutkan satu posisi yang lowong.
"Berdasarkan jenis kelamin 15 laki-laki dan 1 perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikan 8 doktor, 5 magister, dan 3 sarjana. Berdasarkan profesi 5 hakim karir, 5 pengacara, 2 akademisi, dan 4 lain-lain," ujar Fitriciada melalui pesan singkat, Jumat, 31 Juli 2020.
Pendaftar calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi di MA sebanyak 103 orang untuk enam posisi. Rincian pendaftar berdasarkan jenis kelamin 90 laki-laki dan 13 perempuan. Sedangkam berdasarkan tingkat pendidikan, pendaftar terdiri dari 28 doktor, 56 magister, dan 18 sarjana.
Untuk calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di MA, sebanyak 59 yang mendaftar diusulkan Apindo sebanyal 24 orang dan serikat pekerja atau buruh sebanyak 35 orang. Rincian berdasarkan jenis kelamin ada 51 laki-laki dan 8 perempuan dana berdasarkan tingkat pendidikan 5 doktor, 30 magister, dan 24 sarjana.
MA masih membutuhkan 2 calon hakim agung untuk kamar perdata, 4 orang untuk kamar pidana, dan 1 orang untuk kamar militer. Namun, seleksi posisi lowong tersebut ditunda selama pandemi covid-19.
KY mendahulukan seleksi untuk posisi yang dirasa paling mendesak. Sebab, sejumlah Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di MA akan habis masa jabatan pada akhir 2020.
Jakarta: Komisi Yudisial (KY) menyebutkan sebanyak 178 orang mendaftar dalam seleksi penerimaan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA). Ratusan orang tersebut mendaftar sebelum batas akhir pendaftaran pada 30 Juli 2020.
Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari menyebut 16 orang mendaftar untuk posisi calon hakim agung untuk kamar Tata Usaha Negara khusus pajak. Mereka memperebutkan satu posisi yang lowong.
"Berdasarkan jenis kelamin 15 laki-laki dan 1 perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikan 8 doktor, 5 magister, dan 3 sarjana. Berdasarkan profesi 5 hakim karir, 5 pengacara, 2 akademisi, dan 4 lain-lain," ujar Fitriciada melalui pesan singkat, Jumat, 31 Juli 2020.
Pendaftar calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi di MA sebanyak 103 orang untuk enam posisi. Rincian pendaftar berdasarkan jenis kelamin 90 laki-laki dan 13 perempuan. Sedangkam berdasarkan tingkat pendidikan, pendaftar terdiri dari 28 doktor, 56 magister, dan 18 sarjana.
Untuk calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di MA, sebanyak 59 yang mendaftar diusulkan Apindo sebanyal 24 orang dan serikat pekerja atau buruh sebanyak 35 orang. Rincian berdasarkan jenis kelamin ada 51 laki-laki dan 8 perempuan dana berdasarkan tingkat pendidikan 5 doktor, 30 magister, dan 24 sarjana.
MA masih membutuhkan 2 calon hakim agung untuk kamar perdata, 4 orang untuk kamar pidana, dan 1 orang untuk kamar militer. Namun, seleksi posisi lowong tersebut ditunda selama pandemi covid-19.
KY mendahulukan seleksi untuk posisi yang dirasa paling mendesak. Sebab, sejumlah Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di MA akan habis masa jabatan pada akhir 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
