Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Dok. Istimewa
Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Dok. Istimewa

Pembebasan 2 Tersangka Indosurya Dinilai Mengecewakan Publik

Achmad Zulfikar Fazli • 29 Juni 2022 11:19
Jakarta: Indonesia Police Watch (IPW) sangat menyayangkan lepasnya dua tersangka kasus dugaan investasi bodong Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Henri Surya dan Jane Indria. Bebasnya dua tersangka itu dinilai akibat ketidakcermatan penyidik Bareskrim Polri dalam menangani berkas perkara.
 
"Menimbulkan kekecewaan publik yang nyata-nyata dirugikan. Pada gilirannya menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada Polri dan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum pada masyatakat," kata Ketua IPW, Sugeng Teguh Santosa, dalam keterangan tertulis, Rabu, 29 Juni 2022. 
 
Menurut Sugeng, berkas perkara yang baru di tahap P-19 hanya argumen Bareskrim yang tidak bisa diterima begitu saja. Sebab, kata dia, banyaknya petunjuk jaksa yang tidak mampu dipenuhi oleh Polisi hanya memperlihatkan ego sektoral atau kelembagaan antara Polri dan Kejagung.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Yang ujungnya masyarakat dirugikan,” ujar Sugeng.
 
Dia mendorong Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, untuk mengoordinasikan Polri dan Kejagung dalam proses penegakan hukum terhadap kasus investasi bodong Indosurya. Pasalnya, kasus ini telah merugikan ribuan masyarakat.
 

Baca: Penjelasan Polri Soal Bebasnya 2 Tersangka KSP Indosurya


Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan berkas perkara kasus Indosurya telah lima kali bolak-balik dilimpahkan tapi tak kunjung dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan. Hal itu yang membuat tersangka terpaksa harus dibebaskan karena masa penahanannya sudah berakhir.
 
Sementara itu, Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumendana menyampaikan berkas perkara tiga tersangka kasus Indosurya belum lengkap karena tak memenuhi syarat formil dan meteriel. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Ayat 2 KUHAP. 
 
Menurut Ketut, berkas perkara telah dikirimkan kembali kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri pada Jumat, 24 Juni 2022. 
 
Surat itu bernomor B-2472/E.3/Eku.1/06/2022 pada 24 Juni 2022 atas nama Tersangka SA; B-2473/E.3/Eku.1/06/2022 pada 24 Juni 2022 atas nama tersangka JI; dan B-2474/E.3/Eku.1/06/2022 pada 24 Juni 2022 atas nama tersangka HS.
 
Ketut mengatakan kewenangan untuk menahan seorang tersangka sebaiknya dilakukan selektif. Khususnya apabila perkara tersebut masih tahap penyidikan dalam proses kelengkapan berkas perkara. 
 
"Keluarnya tersangka demi hukum, dapat disampaikan bahwa hal tersebut tidak dapat mendesak jaksa untuk menyatakan berkas perkara lengkap (P-21)," ujar Ketut.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif