Jakarta: Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyatakan tak ragu menindak pimpinan polisi yang melanggar kode etik. Apalagi, setelah mencuatnya kasus pembunuhan yang dilakukan eks Kadiv Proma Irjen Ferdy Sambo dan polemik lain dalam di Korps Bhayangkara.
Penegakkan aturan untuk membenahi Polri harus dilakukan, walaupun jika harus mencopot dan menghukum jenderal. 'Potong kepala' kepolisi harus dilakukan jika ada pelanggaran.
"Terkait hal-hal itu (pelanggaran), sudah melakukan tindakan. Kita turunkan Propam," ujar Listyo Sigit dalam Kick Andy di Metro TV pada Minggu, 18 September 2022.
Sigit menegaskan bahwa kesetiaan personel Polri pada instansi hal yang utama. Anggota kepolisian diperbolehkan untuk menolak perintah atasannya jika hal itu dinilai melanggar aturan atau kode etik.
Ini sudah menjadi hak yang dimiliki anggota. "Anggota boleh menolak perintah atasan jika salah. Dan saya rasa ini ada di Perkap (Peraturan Kapolri), Tinggal bagaimana anggota memahami. Berani atau tidak?" kata Listyo.
Untuk menjamin pembenahan Polri berjalan maksimal, Sigit membebaskan anggotanya untuk memberi masukan atau mengoreksi pimpinan. Bahkan, kinerja maupun perintahnya.
"Hal yang kami upayakan perbaikan dengan melakukan survei mengenai hal-hal yang menjadi masalah tentang kepolisian bagi masyarakat. Sehingga hal itu (laporan) menjadi bahan evaluasi," tuturnya.
Personel Polri yang melakukan pelanggaran bakal ditindak tegas tanpa pandang bulu. Sebab, institusi ini harus menjadi contoh dalam penegakan hukum dan bisa dicintai masyarakat.
"Jika pimpinannya membuat masalah, maka pimpinannya akan kami potong. Jika pelan-pelan tidak bisa, maka mau tidak mau, kita harus melakukan hal yang ekstrem," tegas Kapolri. (Ainun Kusumaningrum)
Jakarta: Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyatakan tak ragu menindak pimpinan polisi yang melanggar
kode etik. Apalagi, setelah mencuatnya kasus pembunuhan yang dilakukan eks Kadiv Proma Irjen Ferdy
Sambo dan polemik lain dalam di Korps Bhayangkara.
Penegakkan aturan untuk membenahi Polri harus dilakukan, walaupun jika harus mencopot dan menghukum jenderal. 'Potong kepala' kepolisi harus dilakukan jika ada pelanggaran.
"Terkait hal-hal itu (pelanggaran), sudah melakukan tindakan. Kita turunkan Propam," ujar Listyo Sigit dalam
Kick Andy di
Metro TV pada Minggu, 18 September 2022.
Sigit menegaskan bahwa kesetiaan personel
Polri pada instansi hal yang utama. Anggota kepolisian diperbolehkan untuk menolak perintah atasannya jika hal itu dinilai melanggar aturan atau kode etik.
Ini sudah menjadi hak yang dimiliki anggota. "Anggota boleh menolak perintah atasan jika salah. Dan saya rasa ini ada di Perkap (Peraturan Kapolri), Tinggal bagaimana anggota memahami. Berani atau tidak?" kata Listyo.
Untuk menjamin pembenahan Polri berjalan maksimal, Sigit membebaskan anggotanya untuk memberi masukan atau mengoreksi pimpinan. Bahkan, kinerja maupun perintahnya.
"Hal yang kami upayakan perbaikan dengan melakukan survei mengenai hal-hal yang menjadi masalah tentang kepolisian bagi masyarakat. Sehingga hal itu (laporan) menjadi bahan evaluasi," tuturnya.
Personel Polri yang melakukan pelanggaran bakal ditindak tegas tanpa pandang bulu. Sebab, institusi ini harus menjadi contoh dalam penegakan hukum dan bisa dicintai masyarakat.
"Jika pimpinannya membuat masalah, maka pimpinannya akan kami potong. Jika pelan-pelan tidak bisa, maka mau tidak mau, kita harus melakukan hal yang ekstrem," tegas Kapolri.
(Ainun Kusumaningrum) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
