Asia Sentinel Bisa Jadi Bekal KPK Usut Lagi Kasus Century

15 September 2018 13:39 WIB
centurySBY dan Century
Asia Sentinel Bisa Jadi Bekal KPK Usut Lagi Kasus Century
Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang Yenti Garnasih. (Foto: MI/Rommy Pujianto)
Jakarta: Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih menilai hasil investigasi Asia Sentinel bisa menjadi bekal bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka lagi penyelidikan kasus korupsi Bank Century.

Menurut dia investigasi adanya konspirasi merampok uang rakyat lewat Bank Century dapat dipelajari adakah hal-hal lain yang bisa menjadi bukti membuka kembali kasus tersebut.

"Ini harusnya menjadi bahan untuk mereka apakah data ini bisa diolah, dianalisis, dan menjadi beberapa alat bukti. Karena dari 488 halaman, 80 halamannya adalah data alat bukti dan itu sah karena berada di bawah sumpah," ujarnya dalam Metro Pagi Primetime, Sabtu, 15 September 2018.


Yenti mengatakan boleh jadi investigasi Asia Sentinel memuat alat bukti yang dibutuhkan KPK untuk menjawab aliran dana Rp6,7 triliun itu lari ke mana dan di mana saja.

Terlebih ketika bicara kejahatan ekonomi persoalannya bukan lagi mencari kemana Rp6,7 triliun itu tetapi kemana uang tersebut pada 10 tahun lalu. 

"Kalau pun tidak dikorupsi misalnya digunakan investasi, bunganya dimana? Harusnya putusan pengadilan segera dinormatifkan termasuk mengembalikan uang negara berikut keuntungannya sejak dinyatakan terjadi korupsi," kata dia.

Menurut Yenti, kasus Century tidak tuntas sejak awal. Ia menilai tak mungkin uang korupsi sebesar itu menguap begitu saja. Kalau pun habis, tentu akan meninggalkan jejak untuk apa dan kemana saja harus ditelusuri.

Ketika KPK tak memandang serius temuan ini, di masa yang akan datang kasus akan terus muncul bahkan cenderung jadi bom waktu. KPK, kata dia, perlu mengonstruksi kembali bahwa kasus Bank Century bukan hanya korupsi namun juga aliran dana tindak pidana pencucian uang yang harus kembali ditelisik.

"Ini momentum, katakanlah tekanan rakyat yang menginginkan segera dituntaskan. Bukan untuk menjadikan seseorang terdakwa atau dibebaskan. Harapannya melalui media sebagai fungsi kontrol sosial untuk kepentingan rakyat melihat transparansi, uang kami untuk apa? KPK tidak bolehmundur karena jelas bailout itu korupsi," jelas dia.





(MEL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id