Ilustrasi sidang DPRD Lampung Tengah. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Ilustrasi sidang DPRD Lampung Tengah. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Empat Eks Legislator Lampung Tengah Dituntut Lima Tahun Bui

Nasional Suap Bupati Mustafa
Fachri Audhia Hafiez • 05 Desember 2019 13:38
Jakarta: Empat mantan anggota DPRD Lampung Tengah dituntut hukuman lima tahun penjara denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan. Keempatnya ialah Achmad Junaidi Sunardi, Raden Zugiri, Zainuddin dan Bunyana.
 
"Menuntut supaya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menyatakan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 5 Desember 2019.
 
Para legislator dinilai terbukti menerima suap dari Bupati nonaktif Lampung Tengah Mustafa. Pemberian dilandasi niat Mustafa agar Junaidi mengondisikan DPRD Lampung Tengah menyetujui rencana pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Rp300 miliar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Achmad Junaidi diyakini menerima uang bertahap total Rp1,2 miliar. Uang digunakan buat kepentingan Junaidi, salah satunya membayar utang.
 
Raden Zugiri menerima uang secara bertahap Rp1,6 miliar. Uang diserahkan buat kepentingan fraksi partainya. Kemudian dibagi-bagikan ke tiga anggota DPRD Lampung Tengah lainnya. Sugiri disebut menikmati uang Rp265 juta.
 
Zainuddin disebut menerima Rp1,58 miliar. Uang sejumlah Rp1,5 miliar diserahkan demi kepentingan fraksi partainya. Sementara sisanya digunakan buat kepentingan pribadi.
 
Bunyana menerima Rp2,08 miliar. Dari total tersebut, Rp1,9 miliar dibagikan ke sejumlah pihak di DPRD Lampung Tengah. Sisanya, dinikmati Bunyana.
 
Berat hukuman para legislator ditimbang dari tidak mendukung pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan tindak korupsi, mencederai tatanan birokrasi pemerintahan dalam menghadirkan negara yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Sedangkan dalam pertimbangan keringanan hukuman, para terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya, sopan selama persidangan, dan masih mempunyai tanggungan keluarga.
 
Keempatnya dinilai melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.
 

(REN)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif