Tersangka kasus dugaan suap di Kementerian Agama, Romahurmuziy (kanan) berjalan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK. Foto: Antara/Reno Esnir.
Tersangka kasus dugaan suap di Kementerian Agama, Romahurmuziy (kanan) berjalan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK. Foto: Antara/Reno Esnir.

Uang Suap Romahurmuziy dan Menteri Lukman Disebut Bisyaroh

Nasional OTT Romahurmuziy
Fachri Audhia Hafiez • 29 Mei 2019 17:21
Jakarta: Kubu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur Haris Hasanuddin membantah ada pemberian suap kepada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muchammad Romahurmuziy (Romi). Uang yang diberikan Haris itu disebut bisyroh bukan suap.
 
"Itu enggak ada istilahnya komitmen atau bentuk jual beli jabatan. Tidak pernah Pak Menteri atau Pak Romi meminta sesuatu, tidak pernah. Yang ada itu bentuk tradisi lama yang diambil Bahasa Arab, namanya bisyaroh yang artinya itu menggembirakan," kata kuasa hukum Haris, Samsul Huda Yudha, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Mei 2019.
 
Menurut dia, pemberian uang kepada guru ngaji sudah lazim dilakukan di lingkup pondok pesantren. Uang itu dari patungan seluruh kepala kantor wilayah Kemenag di Jawa Timur.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kebiasan atau tradisi atau bisyaroh kepada pimpinan yang hadir. Meskipun tidak baik, inilah PR kita ke depan supaya tidak ada lagi hal itu," ucap Samsul.
 
Baca:Romahurmuziy Bermufakat Jahat dengan Petinggi Kemenag Atur Jabatan
 
Sebelumnya, Haris didakwa menyuap Menteri Lukman dan Romi sebesar Rp325 juta. Masing-masing Rp255 juta untuk Romi dan Rp70 juta buat Menteri Lukman.
 
Uang itu diberikan agar Romi dan Lukman mengintervensi pengangkatan Haris sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur.
 
Atas perbuatannya, Haris didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif