Jakarta: Pakar hukum Universitas Sriwijaya Febrian menilai penanganan kasus dugaan pemerasan yang menyeret nama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri harus mendapat dukungan banyak pihak. Tak terkecuali Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Presiden Jokowi harus menegakkan komitmennya terhadap penegakan hukum. Presiden harus mendukung proses ini hingga tuntas," kata Febrian saat dihubungi, Sabtu, 7 Oktober 2023.
Ia mengatakan dukungan Jokowi penting sebagai wujud komitmen Kepala Negara menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Toh, sejak awal menjadi presiden, Jokowi selalu mendengungkan komitmennya dalam penegakan hukum.
"Kalau sudah di tahap penyidikan artinya sudah ditemukan dan cukup bukti yang melibatkan ketua KPK. Maka apa yang dilakukan Polda (Metro Jaya) sudah seharusnya tanpa intervensi dari mana pun," ungkap dia.
Bagi Febrian, kasus dugaan pemerasan ini merupakan masalah serius bagi KPK. Sekaligus, membuktikan kinerja lembaga antirasuah yang terus melorot dan diterpa berbagai masalah lain sebelumnya.
"Ini mencoreng juga menjadi semacam bukti dari semua masalah yang menerpa KPK selama ini di tengah upaya keras kita perang terhadap korupsi. Ini bukti kerja KPK tidak beres. Dulu memang ada dan di masanya Firli ini kencang sekali," beber dia.
Polda Metro Jaya tengah mengusut kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK. Pemerasan diduga terkait penanganan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).
Sebanyak enam saksi sudah diperiksa, termasuk eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Kasus ini juga sudah naik tingkat ke tahap penyidikan.
Jakarta: Pakar hukum Universitas Sriwijaya Febrian menilai penanganan kasus dugaan pemerasan yang menyeret nama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Firli Bahuri harus mendapat dukungan banyak pihak. Tak terkecuali Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Presiden Jokowi harus menegakkan komitmennya terhadap penegakan hukum. Presiden harus mendukung proses ini hingga tuntas," kata Febrian saat dihubungi, Sabtu, 7 Oktober 2023.
Ia mengatakan dukungan Jokowi penting sebagai wujud komitmen Kepala Negara menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Toh, sejak awal menjadi presiden,
Jokowi selalu mendengungkan komitmennya dalam penegakan hukum.
"Kalau sudah di tahap penyidikan artinya sudah ditemukan dan cukup bukti yang melibatkan ketua KPK. Maka apa yang dilakukan Polda (Metro Jaya) sudah seharusnya tanpa intervensi dari mana pun," ungkap dia.
Bagi Febrian, kasus dugaan pemerasan ini merupakan masalah serius bagi KPK. Sekaligus, membuktikan kinerja lembaga antirasuah yang terus melorot dan diterpa berbagai masalah lain sebelumnya.
"Ini mencoreng juga menjadi semacam bukti dari semua masalah yang menerpa KPK selama ini di tengah upaya keras kita perang terhadap korupsi. Ini bukti kerja KPK tidak beres. Dulu memang ada dan di masanya Firli ini kencang sekali," beber dia.
Polda Metro Jaya tengah mengusut
kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK. Pemerasan diduga terkait penanganan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).
Sebanyak enam saksi sudah diperiksa, termasuk eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Kasus ini juga sudah naik tingkat ke tahap penyidikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
