KPK Sita Dokumen Penting Korupsi Jasa Tirta II

Juven Martua Sitompul 07 Desember 2018 20:27 WIB
Korupsi Perum Jasa Tirta II
KPK Sita Dokumen Penting Korupsi Jasa Tirta II
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen penting terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa konsultasi di Perusahaan Umum Jasa Tirta (PJT) II tahun 2017. Sejumlah bukti elektronik yang berkaitan dengan kasus ini juga disita penyidik.
 
"Telah disita dokumen-dokumen pengadaan dan barang bukti elektronik," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 7 Desember 2018.
 
Dokumen-dokumen itu disita saat tim menggeledah sejumlah ruangan di kantor pusat perusahaan pelat merah, yang terletak di Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat pada Selasa, 4 Desember 2018. Beberapa ruangan yang digeledah di antaranya ruang Direktur Utama dan ruang Unit Layanan Pengadaan (ULP).
 
"Selain itu ruang Divisi Keuangan dan Akuntansi, ruang Divisi Renstra dan Litbang serta ruangan lainnya," ujarnya.
 
Sebelum menaikkan status perkara ke tahap penyidikan, KPK pun telah memeriksa 11 saksi dari unsur pegawai dan pejabat PJT II di Mapolres Purwakarta. Sayangnya, Febri masih enggan mengungkap identitas pejabat dan pegawai pengelola Waduk Jatiluhur yang telah diperiksa tersebut.
 
KPK sebelumnya menetapkan Direktur Utama (Dirut) Perum Jasa Tirta (PJT) II, Djoko Saputro (DS), dan satu pihak swasta Andririni Yaktiningsasi (AY) sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pekerjaan jasa konstruksi di Perum Jasa Tirta II Tahun 2017.
 
Djoko yang diangkat sebagai Dirut PJT II pada 2016 silam memerintahkan jajarannya untuk merelokasi anggaran. Revisi anggaran dilakukan dengan mengalokasikan tambahan anggaran pada pekerjaan Pengembangan SDM dan strategi korporat yang pada awalnya senilai Rp2,8 miliar menjadl Rp9,55 miliar.
 
Relokasi anggaran perencanaan strategis korporat dan proses bisnis itu sendiri bernilai Rp3.820.000.000. Sedangkan, perencanaan komprehensif pengembangan SDM PJT II sebagai antisipasi pengembangan usaha perusahaan sejumlah Rp5.730.000.000.

Baca: KPK Geledah Kantor Pengelola Waduk Jatiluhur

Usai melakukan revisi anggaran, Djoko lantas mengutus Andririni sebagai pelaksana pada kedua kegiatan tersebut. Untuk mengerjakan dua kegiatan itu, Andririni pun diduga menggunakan nama perusahaan PT. Bandung Management Economic Center dan PT. 2001 Pangripta.
 
Ralisasi penerimaan pembayaran untuk kedua pelaksanaan proyek sampai dengan akhir tahun 2017, diduga mencapai Rp5.564.413.800. Tak hanya itu, Andririni dan Djoko juga diduga telah mencantumkan nama para ahli di dalam kontrak hanya sebagai formalitas untuk memenuhi syarat administrasi lelang.
 
Atas perbuatannya, Djoko dan Andririni disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id