Suasana sidang pembacaan dakwaan Kepala Satuan Kerja Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Strategis sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare. - Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Suasana sidang pembacaan dakwaan Kepala Satuan Kerja Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Strategis sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare. - Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Pejabat Kementerian PUPR Didakwa Menerima Rp4,9 Miliar

Nasional OTT di Kementerian PUPR
Fachri Audhia Hafiez • 15 Mei 2019 14:26
Jakarta: Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Strategis, Kementerian PUPR, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare didakwa menerima suap Rp4,9 miliar dan US$5 ribu. Suap itu diberikan agar tidak mempersulit pengawasan proyek SPAM strategis 2017-2018.
 
"Telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Trimulyono Hendradi di Pengadilan Tipikor, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Mei 2019.
 
Jaksa Tri menjelaskan suap itu untuk memperlancar pencairan anggaran kegiatan proyek di lingkungan satuan kerja sistem SPAM strategis dan satuan kerja tanggap darurat permukiman pusat Direktorat Cipta Karya Kementerian PUPR. Proyek itu dikerjakan PT WKE dan PT TSP.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Anggiat menerima uang tersebut secara bertahap. Uang itu berasal dari Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih, Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP), Irene Irma, dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo.
 
Adapun penerimaan dari keempat orang itu sejumlah Rp3,733 miliar, termasuk US$5 ribu. Anggiat juga diduga menerima Rp1,25 miliar dari Komisaris PT Minarta Duta Hutama, Leonard Jusminarta Prasetyo.
 
"Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat, atau karena melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya," ujar jaksa Tri.
 
Anggiat disangka melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
 
Sementara itu, Anggiat mengaku tidak akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan bukti-bukti pada Rabu, 22 Mei 2019.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif