medcom.id, Jakarta: Pemerintah menyiapkan langkah-langkah untuk reformasi hukum. Salah satu caranya dengan menjalankan operasi pemberantasan pungutan liar (OPP) dan suap.
"Secara prinsip, Presiden (Joko Widodo) dan Wakil Presiden (Jusuf Kalla) menyetujui OPP segera diadakan," kata Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (11/10/2016).
Menurut dia, pelaksanaan OPP akan dikoordinasikan Menteri Bidang Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto sesuai arahan Presiden. Operasi akan dimatangkan dengan melihat pungli yang biasa muncul di masyarakat.
"Misalnya berkaitan dengan percepatan pelayanan SIM, STNK, BPKB, SKCK," terang Pram, sapaan Pramono Anung.
Wiranto menambahkan, OPP perlu dijalankan melihat pungli sudah merajalela dalam tiap lini kehidupan masyarakat. Bahkan, sebagian masyarakat menganggap pungli wajar.
Menurut Wiranto, terkadang dalam mengurus suatu hal membutuhkan waktu lama. Oknum nakal pun memanfaatkan itu.
"Untuk percepat itu, muncul suatu transaksi. Itu pungli dan itu akan diberantas sehingga masyarakat akan mendapatkan pelayanan lebih cepat, lebih murah," jelas dia.
Sore ini, Polri mengungkap praktik pungli di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta. Dari sana diamankan uang dan dokumen. Pungli yang diungkap hari ini berkaitan dengan perizinan perkapalan.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah menyiapkan langkah-langkah untuk reformasi hukum. Salah satu caranya dengan menjalankan operasi pemberantasan pungutan liar (OPP) dan suap.
"Secara prinsip, Presiden (Joko Widodo) dan Wakil Presiden (Jusuf Kalla) menyetujui OPP segera diadakan," kata Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (11/10/2016).
Menurut dia, pelaksanaan OPP akan dikoordinasikan Menteri Bidang Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto sesuai arahan Presiden. Operasi akan dimatangkan dengan melihat pungli yang biasa muncul di masyarakat.
"Misalnya berkaitan dengan percepatan pelayanan SIM, STNK, BPKB, SKCK," terang Pram, sapaan Pramono Anung.
Wiranto menambahkan, OPP perlu dijalankan melihat pungli sudah merajalela dalam tiap lini kehidupan masyarakat. Bahkan, sebagian masyarakat menganggap pungli wajar.
Menurut Wiranto, terkadang dalam mengurus suatu hal membutuhkan waktu lama. Oknum nakal pun memanfaatkan itu.
"Untuk percepat itu, muncul suatu transaksi. Itu pungli dan itu akan diberantas sehingga masyarakat akan mendapatkan pelayanan lebih cepat, lebih murah," jelas dia.
Sore ini, Polri mengungkap praktik pungli di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta. Dari sana diamankan uang dan dokumen. Pungli yang diungkap hari ini berkaitan dengan perizinan perkapalan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(TRK)
