Jaksa Agung HM Prasetyo--MI/Angga Yuniar.
Jaksa Agung HM Prasetyo--MI/Angga Yuniar.

Kejagung Bidik Tersangka Baru dalam Kasus Mobile 8

Nasional korupsi mobile8 telecom
Lukman Diah Sari • 26 Oktober 2016 22:51
medcom.id, Jakarta: Kasus dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile 8 Telecom (kini PT Smartfren) masih diselisik oleh Kejaksaan Agung. Jaksa Agung HM Prasetyo memastikan akan ada tersangka baru dalam kasus tersebut.
 
"Jampidsus segera menetapkan tersangkanya," ujar Prasetyo di Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (26/10/2016).
 
Prasetyo mengaku, telah mendapat laporan dari Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Arminsyah terkait perkembangan kasus tersebut. Dalam laporan yang diterima Prasetyo, diketahui terdapat kerugian hingga Rp86 miliar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dari audit BPK telah ditemukan kerugian negara sekitar Rp86 miliar," ucapnya.
 
Tak hanya bakal menetapkan tersangka. Jaksa Agung menegaskan, bakal memeriksa Komisaris PT Mobile 8 Telecom, Hary Tanoesoedibjo terkait kasus dugaan korupsi tersebut.
 
Baca: Kejaksaan Agung Usut Kasus Restitusi Pajak PT Mobile 8
 
PT Mobile8 Telecom diduga memanipulasi transaksi penjualan produk telekomunikasi. Di antaranya telepon seluler dan pulsa kepada distributor di Surabaya, PT DNK, senilai Rp80 miliar selama 2007-2009.
 
Pada Desember 2007 PT Mobile8 Telecom dua kali mentransfer uang, masing-masing Rp50 miliar dan Rp30 miliar.
 
Untuk mengemas seolah-olah terjadi transaksi perdagangan, pihak PT Mobile8 membuat invoice dan faktur pembayaran. Itu dilakukan agar seakan terdapat pemesanan barang dari PT DNK. Faktanya, PT DNK tidak pernah menerima barang dari PT Mobile8 Telecom.
 
Pertengahan 2008, PT DNK kembali menerima faktur pajak dari PT Mobile8 Telecom dengan nilai total Rp114 miliar Padahal, PT DNK tidak pernah bertransaksi sebesar itu. Selain itu, perusahaan tersebut juga tidak pernah menerima barang dan bahkan tidak pernah melakukan pembayaran.
 
Diduga faktur pajak yang telah diterbitkan yang seolah-olah ada transaksi-transaksi antara PT Mobile8 Telecom dan PT DNK, digunakan oleh PT Mobile8 Telecom untuk pengajuan kelebihan pembayaran (restitusi pajak) kepada kantor Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya, supaya masuk bursa di Jakarta.
 
Pada 2009 PT Mobile8 Telecom menerima pembayaran restitusi sebesar Rp10,7 miliar. Perusahaan itu seharusnya tak berhak menerima kelebihan pembayaran pajak tersebut.
 

 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif