Polri Profesional Proses Kasus PSI
Ilustrasi Gedung Mabes Polri--MI/Ramdani
Jakarta: Asas praduga tak bersalah bakal dikedepankan Polri dalam memproses kasus dugaan pelanggaran Pemilu Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Mohammad Iqbal memastikan Polri profesional mengidentifikasi sebuah laporan. 

"Kaitanya diperiksa semua warga masyarakat dan pelaporan dari masyarakat ya wajar-wajar saja. Kita selalu mengedepankan asas-asas praduga tak bersalah," ujar Iqbal di kantor Mabes Polri, Rabu, 23 Mei 2018. 

Penyidik Polri bakal melakukan serangkaian pemeriksaan sesuai prosedur. Pihak yang berkaitan dengan kasus ini bakal dimintai keterangan, untuk memastikan tindak pidana yang terjadi. 


"Ada laporan dari A atau B dipriksa itu untuk membuat terang ada suatu tindak pidana atau tidak," ujarnya. 

Baca: Ketum PSI Kukuh tak Curi Start Kampanye Pemilu

Sebelumnya, Sekretaris PSI Raja Juli Antoni beserta pengurus inti dan staff PSI memenuhi panggilan Bareskrim Polri usai dilaporkan Bawaslu RI. Mereka ialah Ketum PSI Grace Natalie, Wasekjen PSI Satia Chandra Wiguna, Communication Strategist Andy Budiman serta Desain Grafis PSI Endika Wijaya. 

Secara keseluruhan, kata Raja, pemeriksaan berjalan dengan lancar. Ada sekitar 25-30 pertanyaan yang dijawab jajaran PSI secara gamblang. PSI menampik tuduhan telah melanggar UU Pemilu dengan mencuri start kampanye. 

Meski demikian Juli mengaku pihaknya sengaja memasang logo partai dalam sebuah polling dalam bentuk iklan di sebuah surat kabar. PSI mengklaim ingin bertangung jawab atas jejak pendapat itu. 

"Kita mengklarifikasi bagaimana mungkin ada sebuah polling tidak ada tuannya, tidak ada yang bertanggung jawab pada polling itu. Jadi itulah fungsi dari logo PSI yang porsinya kurang dari 5 persen dari total halaman," ujarnya usai pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Mei 2018. 




(YDH)