medcom.id, Jakarta: Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo membantah mengintruksikan bawahannya agar melakukan segala cara untuk meraih opini WTP di Kemendes. Hal itu disampaikan saat bersaksi dalam sidang lanjutan dua mantan anak buahnya Sugito dan Jarot.
Jaksa KPK mencecar Eko seputar rapat yang dipimpin bawahannya Sekjen Kemendes Anwar Sanusi. Dalam rapat tersebut, Anwar meminta seluruh jajaran Kemendes mewujudkan keinginan Mendes agar kementeriannya memperoleh opini WTP.
"Apakah saudara pernah dalam satu kesempatan Kemendes opininya harus WTP, apapun acaranya?" tanya Jaksa kepada Eko di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu 20 September 2017.
Eko menjawab, "kalau apa pun caranya itu enggak pak. Itu bukan sifat saya. Begini, saya mau ya kementerian kita yang terbaik."
Eko juga mengaku tak tahu adanya saweran dari pejabat eselon 1 di Kemendes PDTT. Uang saweran itu diduga untuk menyuap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) demi mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kemendes PDTT tahun 2016.
"Saya tidak tahu (adanya saweran uang untuk suap)," ujar Eko.
Eko mengatakan tak pernah diberitahu terkait adanya saweran tersebut. "Saya dikenal sebagai orang yang tidak ada maaf bagi orang yang tidak benar. Saya dari awal sudah mendukung pemberantasan korupsi," kata dia.
Eko membeberkan jika dirinya pernah memecat 800 orang pegawainya yang tak taat aturan. Selain itu, dia juga pernah mengganti posisi 100 orang eselon 1 di kementeriannya. Eko mengaku, dari awal menjadi menteri, dia sudah komitmen untuk memperbaiki Kemendes PDTT.
"Sebelum saya menjadi menteri, laporan keuangan kementerian ini WDP (wajar dengan pengecualian). Kalau saya berharap di era saya mendapat WTP apa salah?," terang dia.
Menurut dia, pemberian WTP bukan satu-satunya hal yang berharga bagi kementeriannya. Namun, bukan berarti dia tidak berusaha untuk meraih peringkat yang lebih baik.
"Semua orang ingin mendapat peringkat yang terbaik. Tapi cara meraihnya tidak benar jika menghalalkan cara apa pun," kata dia.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/zNPd3OgN" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo membantah mengintruksikan bawahannya agar melakukan segala cara untuk meraih opini WTP di Kemendes. Hal itu disampaikan saat bersaksi dalam sidang lanjutan dua mantan anak buahnya Sugito dan Jarot.
Jaksa KPK mencecar Eko seputar rapat yang dipimpin bawahannya Sekjen Kemendes Anwar Sanusi. Dalam rapat tersebut, Anwar meminta seluruh jajaran Kemendes mewujudkan keinginan Mendes agar kementeriannya memperoleh opini WTP.
"Apakah saudara pernah dalam satu kesempatan Kemendes opininya harus WTP, apapun acaranya?" tanya Jaksa kepada Eko di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu 20 September 2017.
Eko menjawab, "kalau apa pun caranya itu enggak pak. Itu bukan sifat saya. Begini, saya mau ya kementerian kita yang terbaik."
Eko juga mengaku tak tahu adanya saweran dari pejabat eselon 1 di Kemendes PDTT. Uang saweran itu diduga untuk menyuap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) demi mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kemendes PDTT tahun 2016.
"Saya tidak tahu (adanya saweran uang untuk suap)," ujar Eko.
Eko mengatakan tak pernah diberitahu terkait adanya saweran tersebut. "Saya dikenal sebagai orang yang tidak ada maaf bagi orang yang tidak benar. Saya dari awal sudah mendukung pemberantasan korupsi," kata dia.
Eko membeberkan jika dirinya pernah memecat 800 orang pegawainya yang tak taat aturan. Selain itu, dia juga pernah mengganti posisi 100 orang eselon 1 di kementeriannya. Eko mengaku, dari awal menjadi menteri, dia sudah komitmen untuk memperbaiki Kemendes PDTT.
"Sebelum saya menjadi menteri, laporan keuangan kementerian ini WDP (wajar dengan pengecualian). Kalau saya berharap di era saya mendapat WTP apa salah?," terang dia.
Menurut dia, pemberian WTP bukan satu-satunya hal yang berharga bagi kementeriannya. Namun, bukan berarti dia tidak berusaha untuk meraih peringkat yang lebih baik.
"Semua orang ingin mendapat peringkat yang terbaik. Tapi cara meraihnya tidak benar jika menghalalkan cara apa pun," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
