Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief  (tengah). Foto: Antara/Muhammad Adimaja.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief (tengah). Foto: Antara/Muhammad Adimaja.

Andi Arief Minta Diperiksa KPK pada 10 Mei

Nasional KPK Partai Demokrat Kasus Suap kasus korupsi Pemberantasan Korupsi OTT Penajam Paser Utara Bupati Penajam Paser Utara
Candra Yuri Nuralam • 09 Mei 2022 20:37
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief hari ini. Arief meminta pemeriksaan hari ini diundur besok, 10 Mei 2022.
 
"Tidak hadir dan informasi yang kami terima yang bersangkutan mengonfirmasi untuk kembali hadir pada Selasa, besok," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Senin, 9 Mei 2022.
 
Andi dipanggil untuk mendalami dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Penajam Paser Utara (PPU). KPK berharap Andi tidak mengingkari janjinya untuk memenuhi pemeriksaan penyidik besok.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ini merupakan pemeriksaan kedua untuk Andi. KPK pernah memeriksa dia sebagai saksi untuk mendalami komunikasi Andi dengan Bupati nonaktif PPU Abdul Gafur Mas'ud. Komunikasi diduga terkait pencalonan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Demokrat.
 
KPK menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di PPU. Mereka, yakni pemberi sekaligus pihak swasta Ahmad Zuhdi.
 
Kemudian, sebagai penerima Abdul Gafur, Plt Sekda PPU Mulyadi, Kepala Dinas PUPR Kabupaten PPU Edi Hasmoro, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jusman, dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afidah Balqis.
 
Baca: KPK Kembali Memanggil Andi Arief
 
Zuhdi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Sementara itu, Abdul, Mulyadi, Edi, Jusman, dan Nur disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif