Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Foto: Medcom/Fachri
Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Foto: Medcom/Fachri

Azis Syamsuddin Bawa Saksi untuk Meringankan Perkaranya

Fachri Audhia Hafiez • 06 Januari 2022 09:40
Jakarta: Sidang kasus dugaan korupsi dengan mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin masih dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi. Kali ini saksi datang dari kubu Azis.
 
"Agenda dihadirkannya saksi meringankan dari pihak terdakwa," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis, 6 Januari 2022.
 
Ali belum mengungkap sosok saksi yang bakal hadir. Jumlah saksi yang akan dihadirkan juga belum terungkap jelas.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Persidangan kasus Azis mendekati tahapan tuntutan. Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) KPK telah menghadirkan sejumlah saksi fakta.
 
Bahkan, JPU KPK telah mengonfrontasi saksi yang diduga memiliki kedekatan dengan Azis yakni, Aliza Gunado. Aliza dikonfrontir dengan Direktur CV Tetayan Konsultan Darius Hartawan, Kadis Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman, dan Kasubbid Rekonstruksi pada BPBD Kabupaten Lampung Tengah Aan Riyanto. 
 
Baca: KPK Tegaskan Kantongi Bukti Kuat Terkait Suap Azis Syamsuddin
 
Azis didakwa menyuap Robin sebesar Rp3,09 miliar dan USD36 ribu. Azis memberikan uang itu agar Robin membantu pengurusan perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017.
 
KPK menyiapkan dua dakwaan ke Azis. Pada dakwaan pertama, Azis disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
Pada dakwaan kedua, Azis disangkakan melanggar Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
(NUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif